NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wacana Jokowi 3 periode terus muncul, walau presiden sendiri terus menolak. Tapi penolakan ini kian lama kian luntur. Jika awal saat wacana ini muncul ditolak oleh presiden dengan tegas, kini respon Presiden makin melunak.
“Wacana ini ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya,” kata Presiden saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka (Senin, 2 Desember 2019).
Tapi saat wacana ini dimunculkan lagi dalam Musra di Bandung Minggu (28/8), respon presiden semakin lunak.
Jika sebelumnya Presiden menyatakan bahwa wacana tersebut “menampar” mukanya, saat ini Jokowi lebih “menerimanya” sebagai bagian dari demokrasi, yang harus menghormari pendapat masyarakat. Dan meyakini kalau wacana itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.
Terkait hal tersebut, Mantan Ketua Umum Aliansi Maayarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT), Teddy Wibisana tegas menilai bahwa wacana Presiden 3 Periode itu merupakan sesuatu yang mencederai demokrasi
“Bagi saya wacana itu bukan hanya mencederai konstitusi, juga soal menghambat keberlanjutan demokrasi. Demokrasi memang bukan sistem yang ideal, tapi demokrasi adalah sistem yang dibutuhkan,” tegas Teddy, Senin (29/8).
Agar demokrasi terus berkembang, menurut Teddy, perlu disiplin atas prinsip-prinsip demokrasi. Pembatasan masa jabatan publik, terbukanya partisi publik, dan kepatuhan pada konstitusi, adalah nilai dan prinsip demokrasi yang semuanya harus diberikan, bukan dipertentangkan.
“Tidak tepat mempertentangkan antara pembatasan kekuasaan dengan hak publik untuk menyuarakan calon pemimpinnya. Jika calon pemimpin yang disuarakan sudah melebihi batas yang ditetapkan oleh konstitusi, maka dengan sendirinya suara yang melanggar pembatasan masa jabatan itu sudah cacat demokrasi,” tandasnya
Untuk semua pihak harus mau menahan diri dan teggak lurus pada demokrasi dan konstitusi. Sebagai pendukung Jokowi, ia meminta semua pihak, terutama organisasi Relawan Pendukung Jokowi, untuk menahan diri, dan meyakini bahwa pembatasan kekuasaan itu baik untuk masa depan bangsa.
“Pembatasan kekuasaan akan memperlancar sirkulasi kader kepemimpinan bangsa, dan membawa harapan bagi generasi muda untuk nembawa Indonesia ke arah kemajuan,” pungkasnya. (Red)
Pewarta: Eddy Santry
