NUSANTARANEWS.CO, Batu – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2021 memanggil Kepala Biro Perekonomian dan 10 Direktur Utama BUMD. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui sejauh mana output BUMD terhadap visi misi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selama tahun 2021.
Sepuluh BUMD tersebut meliputi PT Bank Jatim, PT BPR Jatim, PT Panca Wira Usaha Jatim, PT Jatim Graha Utama, PT Petrogas Jatim Utama, PT Jamkrida Jatim, PT Air Bersih Jatim, PT Askrida, PT SIER dan PT Jatim Krida Utama. Dalam rapat kerja yang berakhir hingga tengah malam ini, Pansus ingin mengetahui kinerja BUMD apakah sesuai dengan visi misi Gubernur Jawa Timur.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2021 Mahdi mengatakan bahwa dari hasil rapat kerja ini, ia menilai BUMD belum menyentuh langsung kepada masyarakat. Selain itu kinerja BUMD ini belum signifikan, sehingga target target yang dicanangkan tidak terpenuhi, atau tidak sesuai dengan hasil. “Nah ini perlu ada pembenahan secara serius,” ujar politisi PPP ini.
Dari paparan yang disampaikan kepada Pansus, kata Mahdi, output keberadaan BUMD ini belum menyentuh secaara langsung kepada masyarakat. Terutama di urusan kemampuan menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Kedua, kinerjanya keuangan juga belum signifikant. Sehingga target-target yang dicanangkan tidak terpenuhi. “Besarnya penyertaan modal tidak sesuai dengan hasil yang diterima di PAD (Pendapatan Asli Daerah). Padahal mayoritas BUMD ini adalah BUMD penghasil,” jelasnya, Selasa (5/4).
Mahdi juga menyayangkan BUMD milik Pemprov Jatim itu belum menjalankan visi misi Gubernur. Terutama akselerasinya dengan program nawabakti Satya atau RPJMD Gubernur. “Saya melihat cara yang dilakukan BUMD ini belum menjalankan visi misi Gubernur. Jadi masih jalan sendiri-sendiri tidak sinergi dengan BUMD yang lain,” sebut politisi asal Probolinggo ini.
Sementara itu, anggota Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2021 Agung Mulyono menyoroti kinerja BUMD terhadap Indeks Utama (IKU) Jatim. Terutama dua BUMD yang Sudah memiliki laba cukup besar seperti Bank Jatim dan PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Karena di saat kondisi masyarakat sedang susah, peran BUMD sangatlah penting. “Saat ini dalam kondisi masih pandemi Covid-19, ditambah dengan minyak goreng mahal dan BBM naik, apa kontribusi 2 BUMD ini terhadap masyarakat,” tanya Agung.
Hal senada juga disampaikan Rohani Siswanto. Politisi Gerindra ini mengatakan dari keterangan Bank Jatim asetnya naik dari Rp83 triliun menjadi Rp100 triliun. Akan tetapi kenaikan aset ini Hanya di investasikan ke surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bukan di kredit yang memicu pertumbuhan ekonomi. Dari Rp14,6 triliun menjadi Rp32 triliun, sedangkan kredit tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp40 triliun ke Rp40,9 triliun, atau tidak sampai 1 triliun per tahun. “Sedangkan uang ini kan dari nasabah, artinya uang yang disimpan di Bank Jatim hanya diiinvestasikan kepada surat berharga atau SBI, bukan kepada kredit yang memicu pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus mendapatkan perhatian khusus,” paparnya.
Ferdians Reza Alvisa juga menyebut, perkembangan Bank Jatim cukup lumayan terlebih pada program JConnect. Meski demikian, ia mengingatkan agar Bank Jatim menyelesaikan permasalahan dugaan korupsi dan produk fiktif di Malang, Sidoarjo, Madura, Mojokerto bahkan cabang Jakarta. “Jangan sampai permasalahan ini menjadi bumerang bagi Bank Jatim sehingga kepercayaan masyarakat turun,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan 2 tahun terakhir merupakan ujian berat bagi pengurus BUMD, karena pandemi Covid-19 ini tidak ada ujungnya. Menurutnya krisis moneter berbeda dengan Covid-19. “Kalau krisis moneter yang terpengaruh hanya keuangan, sedangkan Covid-19 ini dampaknya ke berbagai sektor. Sehingga ini memacu kami agar bagaimana Bank Jatim tetap sehat, sehingga kami mengikuti program stimulus pemerintah. Sehingga kami aktif membantu masyarakat dalam program stimulus pemerintah mulai dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni Rp2 triliun 2 kali berturut-turut. Kemudian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai alokasi yang kami terima yakni Rp2 triliun, ini berbeda dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang alokasinya sangat besar,” paparnya.
Busrul menambahkan pihaknya jiga melakukan restrukturisasi. Menurutnya banyak nasabah kecil yang terdampak langsung maupun tidak langsung. “Ada sekitar Rp3 triliun lebih yang digunakan untuk restrukturisasi. Harus diakui pertumbuhan kredit kami sangat kecil yakni cuma 3 persen, tapi kami juga menguatkan Corporate Social Responbility (CSR) yang dominan kepada sektor masyarakat. Yakni bekerja sama dengan Polda, Kodam V Brawijaya, maupun OJK dalam program vaksinasi. Prinsip kami kalau masyarakat sehat maka ekonomi akan tumbuh dengan baik,” ungkapnya.
Terkait dugaan program fiktif, Busrul mengatakan pihaknya telah melakukan perbaikan mulai dari integritas, policy, produk maupun kompetensi yang ada beberapa kelemahan. Menurutnya pihaknya sangat tegas menindaklanjuti jika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. “Sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (setya)
