NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal tersebut dinyatakan JK sebagai tanggapan atas kehendak Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan (PDIP) pada pileg 2019.
“Itu hak masing-masing, semua warga negara berhak untuk dipilih dan memilih,” ujar Jusuf Kalla di kantornya kepada media, Selasa (17/7/2018).
Sebenarnya, JK sendiri mengaku belum mengetahui siapa saja dari menteri kabinet kerja yang akan mencalonkan diri dalam Pileg 2019. Karena, biasanya para menteri tersebut langsung izin kepada Presiden Joko Widodo. “Belum, karena kalau sudah lihat pendaftaran hari ini kan diketahui siapa-siapa yang mendaftar. Saya tidak tahu kalau ke presiden, tapi biasanya izinnya kan ke presiden,” katanya.
Menurut JK, jika ada menteri izin cuti kampanye Pileg 2019, kinerja kementerian tetap bisa berjalan melalui sekretaris jenderal dan direktur jenderal.
Di sisi lain, lanjut JK, tidak perlu dilakukan perombakan kabinet atau reshuffle untuk mengisi kekosongan menteri selama cuti kampanye. “Kan ada sekjennya, ada dirjennya, bisa jalan. Tanggung (kalau) mau reshuffle, tinggal setahun, tanggung,” jelas JK.
Siang hari tadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa Johan Budi bakal maju menjadi caleg pada Pileg 2019. Bahkan, Johan Budi telah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi.
“Pak Johan Budi telah meminta izin dari bapak Presiden dan telah memberikan izin karena memang baik Pak Johan maupun PDIP karena memang Pak Johan akan maju dari PDIP kalau nggak salah dari Dapil 7 Jatim,” kata Pramono Anung di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7).
Pramono menuturkan, Jokowi mengizinkan Johan Budi ikut serta dalam pileg 2019 sebab telah menjadi kebutuhan partai. Pramono juga menyebut, Johan Budi tak mencalonkan sendiri untuk menjadi caleg namun ia mendapatkan tawaran dari partai berlambang banteng tersebut.
“Ada tawaran dan Pak Johan Budi mau. Memang Pak Johan Budi mempunyai hubungan kedekatan dengan PDIP setelah menjadi Jubir. Jadi ketika (di) KPK nggak (dekat), setelah jadi Jubir iya (dekat),” jelas Pramono.
Persoalan Johan Budi akan mengundurkan diri atau tidak dari posisinya di pemerintahan saat ini, Pramono menyampaikan tak ada perlakuan antara menteri yang akan mencalonkan diri sebagai caleg dengan juru bicara kepresidenan yang juga akan nyaleg.
Asalkan, kata dia mendapatkan izin dari Presiden. “Nanti statusnya akan sama dengan menteri. Tidak ada perbedaan karena memang itu aturan main Undang-Undangnya seperti itu,” ujarnya.
PDIP, kata Pramono, tertarik mencalonkan Johan Budi dalam pileg 2019 karena nama Johan dinilai cukup mewakili dan baik di mata publik. Selain itu, kata dia, nama Johan Budi muncul lantaran terdapat usulan dari internal partai untuk menjadikannya sebagai cagub dan cawagub Jatim. “Suara-suara itu ditangkap struktural partai,” imbuhnya.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
