NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Jokowi saat penyusunan kabinet menyatakan bahwa Menteri wajib meninggalkan jabatannya dalam struktur partai politik. Namun instruksi tersebut tidak berlaku bagi Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham.
Jokowi tetap mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dan mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi sikap inkonsistensinya Jokowi dengan nada sinis. Menurutnya, Jokowi sedang mengalami lupa ingatan.
“Jokowi lupa ingatan terhadap komitmennya terkait tindak akan menempatkan Menteri yang merangkap pengurus partai politik, khusunya Golkar. Karena Golkar sudah mengusung Jokowi sebagai Capres 2019 secara bulat dalam Munas Golkar. Sedangkan Partai lainnya belum ada yang mengusung, termasuk PDIP,” kata Arif Poyuono di Jakarta, Minggu (21/1/2018).
Ia menuding Kementerian Sosial di bawah Idrus Marham akan dijadikan alat pemenangan pemilu legislatif dan Pilpres 2019.
“Yang paling harus kita curigai dengan posisi Menteri Sosial dari Golkar, bisa jadi Kementerian Sosial akan jadi alat untuk melakukan kecurangan di Pemilu dan Pilres 2019 nanti. Dengan program pembagian Raskin, BLT yang rencananya akan dimulai tahun 2019, PKH dengan bagi uang tunai tahun ini dengan dalih meningkatkan daya beli masyarakat,” tambah arief.
Jokowi dinilai akan meniru cara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan BLT untuk meraih suara pada pemilu 2019. (Redaksi)
