Connect with us

Hukum

Tak Ditahan, Alasan Bareskrim Polri Cegah Ahok Plesir ke Luar Negeri

Published

on

Tito Karnavian saat buka melakukan konferensi pers kasus Ahok. Foto Fadhilah/Nusantaranews
Tito Karnavian saat buka melakukan konferensi pers kasus Ahok. Foto Fadhilah/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi dicegah bepergian ke luar negeri oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pengajuan pencegahan dilakukan Bareskrim Polri terkait penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

“Melakukan pencegahan terhadap Ahok untuk tidak meninggalkan keluar negeri,” tutur Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, (16/11/2016).

Ditempat yang sama Kapolri Tito Karnavian menjelaskan alasan kenapa Bareskrim memilih melakukan pencegahan terhadap Ahok. Salah satu alasannya lantaran penyidik tidak merekomendasikan agar Ahok ditahan.

Sedangkan alasan penyidik belum melakukan penahanan terhadap Ahok. Lantaran penyidik belum menemukan dua syarat objektif maupun subjektif untuk menahan Ahok.

“Karena harus dua syarat objektif bahwa di kalangan penyidik harus ada pendapat mutlak kalau itu unsur tindak pidana. Dalam gelar perkara kemarin lihat jelas perbedaan pendapat ini mempengaruhi penyelidik jadi pecah tidak bulat,” kata Tito.

Loading...

Kedua lanjut Tito penahanan tidak dilakukan karena Bareskrim menganggap tersangka cukup kooperatif. Apalagi, mantan Bupati Belitung Timur itu kerap hadir dalam pemeriksaan tanpa harus dipanggil paksa.

Karenanya Tito meminta, semua pihak tidak khawatir Ahok bakal menghilangkan barang bukti. Ditegaskan dia, semua alat bukti sepert video sudah ada ditangan penyidik.

“Ada kekhawatirkan dia hilangkan barang bukti dan itu video dan sudah di kita ari awal,” pungkas Tito.

Diketahui, Bareskrim Polri resmi tetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok disangkakan melanggar  Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang 11 Nomor 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Restu/Nusantaranews)

Baca Juga:  Berikan Penghargaan Wisata Halal, Menpar Sebut Itu Kuatkan Posisi Indonesia
Loading...

Terpopuler