Connect with us

Opini

Tahun Politik, Antara Harapan atau Ketidakpastian

Published

on

Tahun Politik (Ilustrasi Nusantaranews) copy

Tahun Politik (Ilustrasi Nusantaranews)

NUSANTARANEWS.CO – Tidak bisa dibantah, bahasan pemilu menjadi hal yang sangat populer di tahun politik kali ini. Hampir setiap orang membicarakannya. Pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia nanti? Tak dipungkiri, masyarakat sudah jenuh melihat ketidakseriusan para pemimpin negeri ini. Hampir setiap masalah yang muncul direspon pemimpin sebagai bahan candaaan.

Pemilu yang hadir setiap lima tahun ini tampaknya masih dijadikan angin segar bagi rakyat Indonesia. Para calon-calon pemimpin mulai didekati masyarakat guna mengabulkan tuntutannya. Seperti yang dilakukan para buruh pada peringatan May Day beberapa waktu lalu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan lantang mendukung Prabowo menjadi presiden 2019-2024 setelah sepakat menandatangani kontrak politik yang berisi sepuluh tuntutan buruh (Tempo.co, 2/5)

Rakyat berharap kepada pemilu 2019 ini akan terjadi perubahan pada nasib rakyat. Negara terbebas dari permasalahan baik skala negara maupun individu rakyat, baik terbebas dari hutang maupun terbebas dari korupsi dan impor TKA. Bila kita flashback ke belakang, kita akan melihat dampak pemilu 2014. Banyak pihak yang kecewa setelah terpilihnya Jokowi pasca pemilu 2014 karena tidak membawa perubahan yang signifikan, tetapi malah tambah memprihatinkan.

Baca Juga:
Pemerintah Dinilai Tengah Menyerahkan Kedaulatannya pada Asing
Kebijakan Pemerintah Tak Memberikan Peluang Indonesia Memiliki Martabat
Impor TKA, Pengamat Ragukan Komitmen Pemerintah Lindungi Warganya

Utang negara semakin membumbung tinggi, krisis pekerjaan, krisis infrastruktur yang aman dan nyaman, korupsi, dan kedzaliman di mana-mana. Hampir semua elemen masyarakat kecewa terhadap kepemimpinannya, buruh merasa terpinggirkan dengan datangnya TKA, kalangan pendidik merasa dianak tirikan dengan hadirnya dosen asing yang dijamin gaji fantastis, rakyat diperas dengan diwajibkannya BPJS dan pajak sedangkan perusahaan asing dibebaskan.

Sungguh ini adalah kedzaliman yang nyata, namun publik masih terus berharap pada pemimpin baru, seakan publik lupa telah terjadi kegagalan berulang siapa pun pemimpinnya. Bergantinya pemimpin sejatinya tak akan membawa Indonesia pada perubahan yang berarti. Karena sesungguhnya ada yang bermain di setiap kebijakan pemimpin negeri ini tak peduli menguntungkan atau menyengsarakan rakyat.

Setidaknya ada dua kepentingan yang mendasarinya, pertama kepentingan golongan. Tak dipungkiri pemimpin yang terpilih wajib mengikuti keinginan-keinginan partai pengusung. Partailah yang memegang kendali, dia memiliki remote dalam mengontrol setiap langkah politik pemimpin baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk penentuan pihak untuk menduduki jabatan negara. Hutang budi inilah yang harus dibayar kepada partai yang telah mengorbitkannya menjadi pejabat eksekutif.

Kedua, kepentingan pihak asing. Tak bisa diremehkan keberadaan asing inilah yang mampu menurunkan atau menaikkan seseorang menjadi pemimpin negara terutama di negeri-negeri muslim. Masih segar dalam ingatan, turunnya Soeharto dan Gusdur adalah karena campur tangan asing. Disinyalir kedua mantan presiden ini dilengserkan secara paksa sekalipun yang tampak dalam media adalah diturunkan rakyat, namun secara kasat mata mereka turun karena sudah tak senada dengan kepentingan asing. Begitu pula dengan naiknya seseorang yang menggantikannya adalah by design sebuah rencana politik global untuk semakin mencengkeram ekspansinya.

Maka tak satupun kepentingan-kepentingan ini berpihak pada rakyat. Rakyat selalu dikadalin, dijanjikan janji-janji manis yang pada akhirnya hanya omong kosong. Rakyat dianggap tak memiliki kontribusi langsung terhadap calon pemimpin sehingga wajar tak perlu balas budi. Tak mengherankan apabila rakyat bukan menjadi pihak yang perlu dipertimbangkan setiap mengeluarkan kebijakan.

Sudah bisa dibaca bahwa siapapun pemimpinnya dalam pemilu demokrasi ini tak akan terlepas dari dua kepentingan. Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang bisa melanggengkan kekuasaan parpol dan sejalan dengan kepentingan asing. Walhasil negara menjadi semakin lemah, selalu dalam posisi ketergantungan dan jauh dari kesan independent bahkan adidaya.

Harapan rakyat hanya tinggal harapan, tak akan menemui kenyataan. Tak hanya pemimpin yang jadi boneka, negara yang dipimpinnya pun tak akan mendapat kemuliaan menjadi negara besar selama kepentingan asing masih mendominasi. Jadi impian perubahan dalam bingkai pemilu saat ini hanya menjadi mimpi di siang bolong.

*Dian AK, Penulis Aktif di Women Movement Institute

Advertisement

Terpopuler