Connect with us

Ekonomi

Tahun 2019 Toko Indonesia Bakal Berdiri di Wilayah Krayan Nunukan

Published

on

Salah satu sisi di Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. (Foto: Ilham Zain)

Salah satu sisi di Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. (Foto: Ilham Zain)

NUSANTARANEWS.CO, Tanjung Selor – Pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan yang dimulai sejak 2017 lalu ditarget rampung tahun ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui APBD 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar untuk tahap akhir pembangunan Toko Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Krayan, Nunukan itu.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan, pembangunan Toko Indonesia digagasnya sejak dirinya menjadi penjabat gubernur Kaltara. Irianto melihat tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dengan daerah lain, menjadi pertimbangan perlunya dibangun sebuah tempat yang menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang terjangkau.

Baca juga: Kaltara Berikan Kontribusi Ekspor Nasional 0,67 Persen

“Kita ada beberapa program untuk menekan disparitas harga di wilayah perbatasan. Selain membangun Toko Indonesia, juga ada pemberian subsidi ongkos angkut (SOA) barang yang tiap tahun dialokasikan anggaran,” ungkapnya, Senin (4/2/2019).

Tahun ini, kata Gubernur, sesuai informasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, pengerjaan tahap akhir pembangunan Toko Indonesia di Long Bawan, telah memasuki proses persiapan dokumen lelang.

Loading...

Diungkapkan, melalui APBD dialokasikan anggaran Rp 8,5 miliar, untuk pengerjaan beberapa item. Seperti pemasangan elektrikal, sanitasi, pemasangan ACP (Allimunium Composite Panel), eksterior, landscape, pemasangan plafon termasuk pekerjaan interior bangunan toko.

Saat ini, lanjutnya, dari DPUPR-Perkim masih melakukan persiapan dokumen lelang. Termasuk penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang digunakan untuk perhitungan biaya atas pekerjaan/jasa.

Baca juga: Ekspektasi Gubernur Kaltara: Potensi Perikanan Dimaksimalkan Total

“Dinas PU (PUPR-Perkim, Red) masih dalam tahap penyusunan HPS. Mengenai alokasi biaya pekerjaan masih bisa berubah dan tentu akan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,” paparnya

Baca Juga:  Tak Menutup Kemungkinan Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024

Lebih lanjut Irianto menuturkan, untuk lebih teknisnya, tim dari Dinas PUPR-Perkim dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan di lapangan. Ini dilakukan untuk menghitung kembali terkait biaya dalam pengerjaan tahap akhir tersebut.

“Jika sudah melakukan pengecekan di lapangan, ditargetkan pada Februari sudah bisa mulai pelelangan. Sehingga, April 2019 sudah berkontrak dan mulai dilakukan pengerjaan,” kata Irianto.

Baca juga: Imbangi Pendatang yang Masuk ke Kaltara, Pemprov Tingkatkan Keterbukaan Lapangan Kerja

Sementara Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna menjelaskan, Pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan Kaltara dilakukan secara bertahap sejak 2017. Menurut pria yang akrab dipanggil Yatna tersebut, Melalui APBD Provinsi 2017 dianggarkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk dilakukan pengerjaan struktur pada bangunan.

Kemudian pada 2018, dilanjutkan pembangunan Toko Indonesia tahap II. Pada tahap itu, Pemprov Kaltara mengalokasikan Rp 4 miliar juga melalui APBD provinsi untuk dilakukan pengerjaan pemasangan bata, alian, plaster, pemasangan keramik lantai dan kontruksi atap bangunan.

Baca juga: 5 Kemampuan Profesional Ini Wajib Dimiliki Aparatur Perencana Pembangunan Daerah

“Baik tahap I maupun tahap II, progresnya di lapangan realisasinya sudah 100 persen rampung dikerjakan,” tambah Suheriyatna.

Seperti diketahui, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, Gubernur menggagas pembangunan Toko Indonesia. Menurutnya, pembangunan Toko Indonesia sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan. Utamanya, untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi.

“Keberadaan toko Indonesia ini tentu dapat membantu ketersediaan bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. Inilah salah satu cara kita untuk menghadirkan negara di wilayah perbatasan,” pungkas Yatna.

Pewarta: Eddy Santri
Editor: Gendon Wibisono

Loading...

Terpopuler