Connect with us

Politik

Tahun 2019 Kaum Perempuan Kuasai Parlemen

Published

on

perempuan, perempuan parlemen, parlemen perempuan, kaukus perempuan, kppi, kppi nunukan, nusantaranews, posisi strategis perempuan, peran politik perempuan, nusantaranewsco, caleg perempuan, keterlibatan perempuan, kader kppi nunukan, perempuan nunukan

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nunukan Andi Kartini. (Foto: NUSANTARANEWS.CO/Eddy S)

NUSANTARANEWS.CO, JakartaKeberadaan kaum perempuan di berbagai lini pembangunan saat ini tak lagi dinafikan dan keterlibatan para perempuan dalam mewarnai arah perjalanan bangsa juga bukan sebuah karangan. Banyaknya posisi strategis di Indonesia yang dijabat oleh seorang wanita adalah bukti bahwa kini kaum perempuan tak hanya ibarat sebagai mawar penghias taman, namun juga sanggup menjadi melati pagar bangsa.

Hal tersebut diutarakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nunukan Andi Kartini. Wanita yang akrab dipanggil Hajjah Kartini ini mengatakan sekarang anggapan bahwa kaum perempuan hanya sebagai ‘kaum wingking‘ atau kaum yang diremehkan sudah tak berlaku lagi.

“Anggapan bahwa para perempuan sebagai ‘wong wingking‘ atau kaum yang hanya berhak didapur dan di sumur adalah pola pikir pada kemunduran,” ujarnya kepada pewarta, Sabtu (22/12/2018).

Baca juga: Kilas Balik 26 Juli: Eva Peron, Ibu Negara Idola Politik di Argentina

Sebagai contoh ia mengungkapkan bahwa dulu kaum perempuan hanya dijadikan penggembira dalam sebuah kontestasi politik. Tapi saat ini para perempuan bukan lagi hanya sebagai konstutuen namun sudah diberi tempat sebagai kontestan. Bahkan syarat 30 persen keberadaan perempuan bagi lolosnya partai politik peserta pemilu menurut Kartini juga sebagai penegasan bahwa dalam berkarya membangun bangsa, laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara.

Oleh karena itu, baginya bukan sebuah cita-cita yang muluk apabila dalam Pemilu Legislatif 2019 nanti, para perempuan dapat lebih mewarnai dinamika pengawasan kebijakan di Parlemen. Apalagi menurutnya, saat ini ada 32 kadernya yang akan berlaga menuju kursi DPRD Kabupaten Nunukan maupun DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

“Target kami sih dapat menguasai parlemen. Pun jika tidak, minimal akan menambah jumlah wanita yang menjadi anggota DPRD dibanding saat ini,” jelasnya.

Untuk mewujudkan pencapaianya tersebut, Kartini mengungkapkan bahwa pihaknya ada beberapa kiat dan strategi. Salah satunya adalah intens menerapkan metode kampanye sesuai partai masing-masing dan selebihnya adalah kreatifitas ide sesuai kondisi terkini di Kabupaten Nunukan.

“Kader kami yang saat ini menjadi caleg ada 32 orang. Mereka tentu sudah ada arahan dan strategi politik sesuai partai masing-masing. Selebihnya itu kita harus kreatif sehingga tercipta ide sesuai konstalasi politik di Nunukan,” ungkapnya.

Namun walau kader- kadernya terdiri dari berbagai partai politik yang mempunyai strategi berbeda, Kartini menegaskan bahwa dalam memerangi politik uang, politisasi SARA, para kader KPPI Nunukan sepakat akan bergandengan tangan dan se-iya se-kata.

Menurut Kartini, politik uang adalah kanker demokarasi yang secara langsung menjadi tunas atau cikal bakal praktik korupsi. Selain itu, politik uang juga akan meracuni mental masyarakat sehingga yang ada hanya generasi money mentalitas yang pada ahirnya muncul stigma bahwa yang berhak duduk sebagai angota legislatif hanyalah orang kaya.

“Ini harus diperangi. Saya menyaksikan langsung bagaimana seorang yang terpaksa harus mengurungkan niat sebagai wakil rakyat karena ia merasa tak memiliki uang. Ini yang berbahaya. Karena tak menutup kemungkinan, dibalik cangkul petani, sepatu para buruh, jaring para nelayan itu ada sosok yang layak menjadi pengemban amanat rakyat,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Kartini menuturkan bahwa politisasi SARA serta ujaran kebencian juga menjadi faktor terkoyaknya demokrasi yang sehat. Karena menurutnya, siapa dan apapun latar belakangnya, sangat berpotensi menjadi pelaku dan menjadi korban dari propaganda tak bermoral itu.

“Terkait politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks, kami tegas nyatakan perang. Dan ini lebih dari sekedar melawan yang hanya pasif menunggu serangan. Intinya, kami ingin anggota legislatif nanti benar-benar punya kemampuan serta dalam mencapainya tentu saja fardlu ‘ain dengan cara yang bermartabat,” pungkasnya.

(eddy/eda)

Editor: Almeiji Santoso

Terpopuler