Connect with us

Opini

Tahun 2018: Tahun Politik, Tahun Rezim Pencitraan

Published

on

Rezim Pencitraan (Ilustrasi/Zaenal Abidin Riam)

Tahun politik tiba. Tahun dimana para pelacur politik berlomba mencitrakan diri dengan kebaikan. Mempertontonkan amal perbuatan ke publik. Tak lupa juga, “wisata iba” ke rumah anak yatim, anak jalanan juga kolong jembatan.

Begitupun dengan tayangan di layar kaca. Semuanya menjadi merakyat. Para aktor mengubah diri. Menampilkan diri dengan rajin beribadah, bersedekah, dan bersilaturrahim. Perselingkuhan media televisi dengan para pelacur politik tak terelakkan. Kaum kapital tetap akan meraup keuntungan. Mereka tak mau merugi. Meski dengan kepura-puraan, yang terpenting adalah mendapat keuntungan.

Menyimak pengajian Kenduri Cinta oleh Emha Ainun Najib beberapa waktu lalu menjelaskan hakikat dari orang-orang berkumpul, bekerjasama, berorganisasi, adalah supaya Rahmat dari Tuhan dapat terdistribusi dan menjadi berkah bagi semesta alam. Ini semestinya menjadi dasar komitmen bersama dari orang-orang yang terlibat dalam aktivitas peran di dalamnya. Hakikat adanya negara pun demikian, supaya rahmat dari Tuhan dapat terdistribusi sehingga dapat menjadi berkah bagi seluruh rakyatnya. Bukan sebaliknya.

Skenario Pencitraan

Globalisasi mendorong segala sesuatu menjadi komoditi. Pada bidang sosial-politik para investor jabatan tidak segan mengucurkan dana segar hingga triliunan sebagai mahar politik para bakal calon kepala pemerintahan daerah maupun pusat. Mereka merancang skenario pencitraan hingga suksesi meraih jabatan. Mereka dari balik layar menjadi bandar yang akan selalu menang dalam perjudian politik lokal maupun nasional.

Tahun 2018 adalah tahun Politik. Tahun dimana gimmick bertebaran dimana-mana. Para bakal calon pemimpin daerah akan bersolek dengan pencitraannya. Tidak cukup hanya dengan blusukan, tampilan merakyat, bersandal jepit dan berkaos oblong. Tidak hanya datang ke pondok pesantren kemudian berpeci dan berselempang sorban, lantas tangannya diciumi oleh para santri. Tidak hanya mengumbar jargon-jargon sesat; “saya adalah pemimpin merakyat”, “kepentingan rakyat adalah hal utama yang akan saya perjuangkan”, “jika saya terpilih, maka rakyat akan bahagia”, dan serangkaian kalimat-kalimat klise lainnya.

Di tataran partai politik, seperti yang sudah-sudah, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Jika dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya beberapa partai saling berhadap-hadapan karena berbeda koalisi, maka di tahun ini partai-partai yang sebelumnya tidak berada dalam satu gerbong, kali ini saling akrab satu sama lain, berangkulan dan saling dukung karena bakal calon pemimpin daerah yang diusung adalah bakal calon yang paling potensial menguntungkan mereka.

Tahun ini adalah tahun pemanasan menuju klimaksnya suhu politik 2019. Ada 17 Pemilihan Gubernur, 39 Pemilihan Walikota dan 115 Pemilihan Bupati yang akan digelar secara serentak. Jika di suatu daerah beberapa partai berkoalisi, jangan kaget karena ternyata di daerah lain partai-partai tersebut bersaing satu sama lain karena calon yang mereka usung berbeda. Sebab itu keniscayaan politik.

Inilah tahun di mana rakyat akan kembali ditipu habis-habisan oleh para pelacur politik demi kepentingan partai dan golongannya. Badut-badut dipasang untuk meramaikan pesta demokrasi. Para Tim Hore pengais recehan pun mengantri. Inilah tahun di mana publik memasuki hari-hari penuh kepalsuan.

Tahun di mana rakyat jelata hanya menjadi komoditas yang diperjual-belikan oleh para makelar politik. Rakyat jelata yang kelaparan dimanfaatkan untuk hadir dalam arena kampanye, meneriakkan yel-yel dan jargon-jargon penuh kepalsuan, hanya dengan upah lembaran uang dan nasi kotak.

Binatang Berpolitik Itu Manusia

Seorang kolumnis jenaka nan pintar, Mahbub Djunaidi, dalam artikelnya berjudul Buku Petunjuk Pendidikan Politik Sejak Dini, menjelaskan apabila seorang anak sudah duduk dikelas V sekolah dasar, paling lambat dikelas VI, ajaklah dia ke kebun binatang. Begitu menginjak pintu gerbang, segera bisikkan di kupingnya, “kamu tidak mau dijebloskan ke dalam kandang seperti makhluk-makhluk itu, kan?” Nah, jadilah kamu manusia yang paham politik. Manusia yang tidak berpolitik itu namanya binatang, dan binatang yang berpolitik itu namanya manusia”. Ungkap Mahbub.

Lanjutnya, “Kamu melihat monyet yang paling besar dan beringas itu? Dialah kepala, pemimpin monyet-monyet lain di kandang itu. Dia menjadi kepala dan menjadi pemimpin itu bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa karena dia paling tua, bisa juga karena paling pintar. Tetapi yang jelas karena dia yang paling besar, paling kuat, paling perkasa, paling mampu membanting monyet-monyet yang lainnya yang tidak menurut. Alasan takutlah yang membuatnya bisa menjadi pemimpin. Monyet tidak pernah mengenal sistem pemilihan seperti halnya bangsa manusia. Ini kedinginan warisan.

*Robiatul Adawiyah, penulis Pengurus Cabang PMII Jakarta Timur dan Mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam STAI Az-Ziyadah Jakarta Timur

Terpopuler