Ekonomi

Swastanisasi Indonesia Ala Jokowi-JK

NUSANTARANEWS.CO – Terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia pada Pemilu 2014 silam, digadang-gadang akan membawa kesejahteraan bagi Rakyat Indonesia. Bahkan, banyak hal-hal mistik dimunculkan, seperti Jokowi adalah Kesatria Piningit dan Ratu Adil misalnya.

Namun menurut Sekjend LMND, Arif Hidayatullah, fakta berbicara lain. Dua tahun lebih Jokowi berkuasa, kata Arif, justru membuat semakin bangsa ini terjerumus dalam jurang kehancuran. Seperti hutang luar negeri yang terus meningkat.

“Pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankan di tengah defisitnya APBN saat ini, tidak mungkin jika dana tersebut didapatkan bukan dari hutang,” ungkap Arif Hidayatullah dalam keterangan tertulis Senin (28/11/2016).

Disisi lain, lanjutnya, imbas dari pembangunan infrastruktur ini juga sangat meresahkan masyarakat. Karena ribuan masyarakat kehilangan mata pencahrian sebagai sumber penghidupan. Seperti pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, Jawa Barat.

Banyak pengamat ekonom yang mengatakan bahayanya kebijakan di era Jokowi-JK ini. Salah satu pengamat tersebut adalah Salamudin Daeng, dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK).

Baca Juga:  Peduli Sesama, Mahasiswa Insuri Ponorogo Bagikan Beras Untuk Warga Desa Ronosentanan

“Pemerintah Jokowi-JK sangat berprestasi dalam membuat hutang, hingga tidak heran jika hutang Indonesia kian hari kian menumpuk,” katanya.

Sementara itu, Sekjend LMND, Arif Hidayatullah juga menambahkan bahwa paket kebijakan ekonomi Jilid IV yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang oleh banyak kalangan dianggap memiskinkan kaum pekerja secara sistematis karena juga kriteria hidup layak ditinjau per 5 tahun sekali.

Hal tersebut, menurut Arif dibuktikan dengan penetapan UMP tahun ini yang tidak sampai 10% atau rata-rata sekitar 8,25%. Sedangkan kebutuhan pokok terus merangkak naik, ini tentu tidak dapat menjawab atas persoalan yang masyarakat hadapi.

“Daya beli masyarakat amat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional, jika buruh yang juga berposisi sebagai konsumen masih rendah, mana mungkin mampu membeli produk-produk yang dijual,” tegasnya. (Red/Rls)

Related Posts

1 of 420