NUSANTARANEWS.CO – Suhu politik di internal Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terus memanas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades yang akan dilaksanakan secara serentak, 29 November 2016 mendatang.
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Suara Demokrasi Masyarakat Desa Bungkal melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur yang ada di Surabaya, sesuai dengan Nomor pendaftaran perkara gugatan terkait permasalahan Pilkades Bungkal: Nomer perkara 177/G/2016/PTUN.
Bukti Salinan dari PTUN akhirnya Jum’at (18/11/2016) pagi dikirim kepada Camat Bungkal selaku Panitia Pengawas Pilkades Serentak Kecamatan Bungkal 2016 serta ke Panitia Pilkades Bungkal yang berada di Kantor Desa Bungkal.
“Secara resmi pagi ini kami kirimkan salinan dari PTUN terkait gugatan kami berupa tuntutan pembatalan Pilkades Bungkal,” ungkap Sugiman selaku Koordinator Forum Suara Demokrasi Masyarakat Desa Bungkal, Jum’at (18/11/2016) pagi.
Bahkan pengiriman surat salinan dari PTUN pun diantar beberapa warga dengan membentangkan poster yang berisi penolakan terhadap rencana pelaksanaan pilkades Bungkal secara serentak tersebut.
“Sekali lagi perlu kami tegaskan Pilkades Bungkal harus dibatalkan,” harapnya.
Bukan itu saja, surat penolakan Pilkades Bungkal juga dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo hingga Presiden RI, Jokowi.
“Bahkan surat juga kami kirim ke beberapa Kementerian terkait, yaitu Mendagri dan Menteri Desa di Jakarta,” tegasnya. (Nurcholis/Nusantaranews)
