Lintas NusaPolitik

Surat Tak Ada Jawaban, DPRA Aceh Ancam Dirikan Tenda di Kemendagri

Surat tak ada jawaban, DPRA Aceh ancam dirikan tenda di Kemendagri.
Surat tak ada jawaban, DPRA Aceh ancam dirikan tenda di Kemendagri/Foto: Sulthan Alfaraby.

NUSANTARANEWS.CO, Banda Aceh – Surat tak ada jawaban, DPRA Aceh ancam dirikan tenda di Kemendagri. Rencana DPRA tersebut membuat geger. Publik Aceh heboh oleh langkah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dikabarkan akan mendirikan tenda di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika lembaga tersebut tak menerima kunjungan legislatif Aceh dalam rangka koordinasi tentang Pilkada 2022 di Aceh.

DPRA juga dikabarkan telah beberapa kali menyurati Kemendagri dalam terkait koordinasi pilkada, namun tak dibalas. Apabila pekan ini juga tak dibalas, DPRA pun mengancam akan mendatangi Kemendari.

Menanggapi hal tersebut, mahasiswa Aceh Sulthan Alfaraby siap mendukung pernyataan berani dari DPRA dan mengatakan siap menyumbangkan bantuan logistik kepada 81 orang anggota DPRA.

“Kita siap dukung langkah DPRA dan akan menyumbangkan logistik berupa nasi bungkus bahkan kepada 81 anggota DPRA kalau perlu”, ujarnya, Kamis (4/2).

Menurut penulis buku Cahaya di Dalam Gelap tersebut, DPRA jangan hanya mengancam, tapi harus berani membuktikan pernyataannya secara jelas dan konsisten.

Baca Juga:  KPU Nunukan Gelar Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024

“DPRA kita harapkan jangan cuma mengancam-ancam saja tanpa pembuktian dari pernyataan yang telah dilontarkan. Buktikan dengan jelas dan konsisten. Kita lihat, apakah DPRA yang berjumlah 81 orang itu masih punya taring atau tidak?” tanya Alfaraby.

Alfaraby juga menganggap, 81 orang anggota DPRA masih sangat kurang kontribusinya terhadap Aceh dan jangan hanya memperlihatkan taring saat polemik Pilkada 2022 saja.

“Polemik Pilkada 2022 DPRA sepertinya ingin menampakkan taringnya, tapi selama ini saya rasa masih sangat kurang kontribusinya terhadap Aceh. Kita harap power dari DPRA bukan hanya muncul saat Pilkada saja, tapi juga kepada polemik-polemik lainnya yang sedang terjadi di Aceh”, tutupnya.

Untuk diketahui, DPRA sebelumnya telah meminta kepada Kemendagri untuk sesegera mungkin menanggapi surat dari DPRA terkait koordinasi Pilkada Aceh 2022. (Red)

Related Posts

1 of 3,049