NUSANTARANEWS.CO – Staff Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yakni Sunny Tanuwdijaja mengaku pernah melakukan pertemuan dengan salah satu pihak dari PT Agung Podomoro Land (APL) dan PT Kapuk Niaga Indah (KNI). Kata Sunny pertemuan tersebut memang biasa dilakukannya dengan para pengembang.
“Saya memang sebulan sekali bertemu untuk silaturahmi,” ungkap Sunny, di Jakarta, Senin (25/7/2016).
Sunny berujar dalam pertemuan tersebut biasanya mereka membahas berbagai macam persoalan. Salah satunya terkait update Raperda Reklamasi yang tengah di bahas oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Mengingat PT APL dan PT KNI merupakan pengembang reklamasi.
“Masalah kepastian dari sisi investasi,” katanya.
Saat ditanya oleh Jaksa apakah dalam pertemuan tersebut dibahas adanya keberatan soal penetapan kontribusi tambahan bagi pengembang pulau reklamasi?
“Saya masih samar-samar karena pertemuan saya banyak, jadi persisnya siapa (pihak yang menyampaikan langsung keberatan soal kontribusi tambahan – red) saya lupa. Makanya ketika di BAP, penyidik tanya apa pengusaha keberatan? Saya bilang nggak betul-betul dengar. Maka saya sampaikan ke penyidik mereka setuju tapi keberatan,” jawabnya.
Dia juga mengaku tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Ariesman atau petinggi lainnya soal rencana penetapan kontribusi tambahan. Komunikasi baru dibicarakan bersama stafnya.
“Biasanya staff mereka Agung Podomoro Pak David, kalau dari KNI pak Budi,” kata Sunny.
Menurut Sunny, keberatan disampaikan karena tambahan kontribusi disebut akan membebankan para perusahaan pengembang. Apalagi jika sampai kontribusi tambahan itu akan terus naik setiap tahunnya seiring dengan pergantian kepemimpinan.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan yang dilakukan antara pengembang dengan sejumlah legislatif, dan juga eksekutif terkait pembahasan Raperda reklamasi pantai utara Jakarta. Dia juga mengaku tidak mengetahui bahwa PT Agung Podomoro Land (APL) sebagai salah satu pengembang reklamasi keberatan akan kontribusi tambahan yang bakal di bebankan sebesar 15 persen dan tertuang di dalam Raperda Reklamasi.
Pasalnya selama ini PT Agung Podomoro Land (APL) cukup kooperatif. PT APL dianggap cukup banyak berkontribusi dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi DKI. Kontribusi pembangunan yang sudah diberikan oleh PT APL berupa pembangunan jalan inspeksi di Pasar Ikan, dan rumah pompa. Pembangunan tersebut merupakan kontribusi tambahan terkait status PT APL sebagai pengembang proyek reklamasi.
“Adapun nilainya (proyek pembangunan) semua itu setengah triliun,” ungkap Ahok.
Dalam persidangan yang sama sebelumnya menyatakan PT APL tidak menolak penerapan tambahan kontribusi terkait pengembangan pulau reklamasi. Ahok mengaku heran bila Ariesman Widjaja disebut menyuap karena keberatan dengan tambahan kontribusi sebesar 15 persen.
Ahok menyebut dirinya tidak pernah mendengar langsung penolakan tambahan kontribusi bagi pengembang.
“Saya bertemu Ariesman (eks Presdir PT APL), maupun ketemu bosnya, ngga ada yang keberatan. Malah Podomoro ini yang sudah bayar pak, sudah bangun pak. Makanya Saya juga kaget gitu, kalau mereka keberatan, harusnya dia tidak mau menyumbangkan,” tutur Ahok.
Karena itu, Ahok merasa ditusuk dari belakang oleh PT APL terkait fakta bahwa perusahaan itu keberatan dengan usulan kontribusi tambahan 15 persen yang ia ajukan. Sebab, kata dia, selama ini PT APL sudah setuju dengan usulan tersebut. “Saya kaget kalau mereka keberatan, harusnya mereka tidak nyumbang,” tandasnya. (restu/red)
