NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan bahwa Provinsi Banten siap belajar dari Jatim, khususnya dalam memimpin para kepala daerah di wilayahnya, manajemen keuangan, membina SDM, manajemen konflik, hingga memakmurkan masyarakat.
“Provinsi Jatim ada 38 kabupaten/kota, penduduknya 39,5 juta, tapi selama sepuluh tahun Pakde Karwo memimpin, kondisi Jatim relatif aman-aman saja. Sedangkan Banten hanya terdiri dari 8 kabupaten/kota, penduduk hanya 12 juta, tapi kami banyak persoalan. Kami siap belajar dari Jatim” katanya di Surabaya, Kamis (6/9/2018).
Bahkan, lanjut Gubernur Wahidin, pihaknya siap menugaskan para pejabat eselon dan ASN Banten untuk sekolah enam bulan di Jatim. Tak hanya itu, Gubernur Wahidin pun ingin mengundang Pakde Karwo untuk memberikan kuliah tamu, atau menjadi tenaga ahli untuk berbagi pengalaman dan ilmunya.
“Provinsi kami baru 17 tahun, masih sangat muda, bakan opini WTP baru pertama kali didapat saat kami memimpin. Tugas kami berat, jadi tidak cukup satu-dua hari kami belajar disini. Kami sangat tertarik dengan pemaparan Pakde Karwo yang sangat komprehensif tadi” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan memaparkan beberapa hal, yakni kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), SAKIP, dan opini BPK. Menurutnya, untuk membangun kualitas LPPD, pihaknya menerapkan Sembilan strategi. Diantaranya, membagi secara jelas penanggungjawab Indikator Kinerja Kunci (IKK) kepada setiap perangkat daerah, memberi laporan secara rutin (bulanan, triwulan, semester) dari hasil capaian IKK tersebut kepada kepala daerah. melakukan koordinasi yang intensif antar tim penyusun LPPD dengan perangkat daerah untuk melengkapi IKK pada LPPD.
Kepala daerah akan memberikan teguran kepada perangkat daerah yang tidak dapat mencapai prestasi kinerja IKK yang tinggi. Sebaliknya, memberikan intensif kepada perangkat daerah yang bisa mencapai IKK tinggi.
Berkat strategi tersebut, imbuh Pakde Karwo, pada tahun 2017, Jatim dinobatkan sebagai provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, ini karena LPPD Jatim dinilai sebagai yang terbaik selama 7 tahun berturut-turut, yaitu mulai LPPD tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016.
Pakde Karwo menambahkan, untuk membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemprov Jatim menerapkan empat strategi. Yakni, integrasi antara e-planning dan e-budgeting serta menjaga konsistensi pelaksanaannya, melakukan evaluasi Cascading Kinerja (penjabaran dan penyelarasan kinerja mulai dari pimpinan tertinggi sampai tingkat pelaksana) yang berdasarkan proses bisnis Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Setya)
Pewarta: Setya/TW
Editor: Achmad S.
