Connect with us

Peristiwa

Sudah Sejak Lama Etnis Rohingya Alami Kekerasan dan Pembantaian

Published

on

Keluarga Rohingya sampai di perbatasan Bangladesh setelah menyeberangi sungai Naf, yang membentuk perbatasan dengan Myanmmar, di daerah Teknaf Cox's Bazar. (Foto: AP)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan tindakan kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar terbaru ini bukan kerjadian pertama kalinya. Sebab, tindakan keji seperti itu sudah terjadi sejak lama dan bertahun-tahun.

“Ini bukan pertama kali. Tetapi kekerasan atau pembantaian yang dialami oleh etnis Rohingya ini sudah terjadi bertahun-tahun,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).

Dalam sepekan, operasi pasukan pemerintah Myanmar merenggut nyawa etnis Rohingya sedikitnya 400 jiwa. Perkiraan terakhir jumlah orang Rohingya yang telah melintasi perbatasan ke Bangladesh sejak 25 Agustus, berdasarkan perhitungan petugas PBB di Banglades, adalah 123.600 orang. Mereka memilih untuk melarikan diri demi keselamatan nyawa dari operasi pembersihan pasukan pemerintah Myanmar.

Tak hanya itu, bahkan dilaporkan beberapa warga yang baru tiba di pengungsian di Bangladesh dalam keadaan terluka, baik luka bakar maupun terkenal peluru.

“Saya bkira ini persis seperti genosida yang terjadi di negara-negara lain seperti di Balkan, ini termasuk di regional kita, di Asia Tenggara,” ujar politisi Gerindra ini.

Loading...

Menlu RI Retno Marsudi dilaporkan telah bertolak ke Myanmar dan telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat negara itu, termasuk Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Hasilnya, seperti dikutip laman Kemlu RI; mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, serta pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

“Indonesia yang menjadi leader di ASEAN, bisa mengambil langkah yang nyata dan jitu. Jadi kritik kepada pemerintah dianggap lamban mengeluatkan statemen dan bantuan-bantuan yang diberikan masih normatif, belum menunjukan sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara. Jadi, peran Indonesia sangat minimalis. Bahkan boleh dibilang kalah dibandingkan civil society yang berada di garis depan,” ungkap Fadli Zon. (ed/uck)

Baca Juga:  OTT Kalapas Sukamiskin, Pemuda Muhammadiyah: Tanggung Jawab Menkumham

(Editor: Eriec Dieda)

Loading...

Terpopuler