Connect with us

Politik

Sudah Ikut Mengesahkan, Demokrat Justru Sebut UU Ormas Tak Adil

Published

on

SBY menyampaikan sikap terkait UU Ormas di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017). Foto Ucok Al Ayubbi/ NusantaraNews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan Demokrat sungguh-sungguh dalam mendesak pemerintah melakukan revisi UU Ormas yang telah disahkan DPR pekan lalu. Partai Demokrat sendiri sebelumnya menyetujui dalam voting pengesahan UU Ormas bersama partai politik pendukung pemerintah lainnya. Alhasil, kebijakan kontroversial ini disahkan DPR.

Hanya tiga parpol menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi UU Ormas pada 24 oktober 2017 lalu di Sidang paripurna DPR. Ketiga adalah Gerindra, PAN dan PKS.

Menurut Agus, Demokrat dengan tegas menerima Perppu Ormas sebagai undang-undang dengan syarat ada penyempurnaan terhadap UU tersebut.

“Sebagai partai penyeimbang betul-betul diwujudkan dengan adanya revisi UU Ormas. Karena kami yakini bahwa kemarin UU yang diketok belum memenuhi keadilan dari ormas-ormas kita,” kata Agus di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Agus menjelaskan, ormas merupakan bagian penting dari negara untuk mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus menjadikan ormas sebagai mitra kerja, bukan sebagai musuh negara

“Kita ketahui Ormas ini secara konfigurasi dan secara kedudukannya sebagai aset dan steakholders daripada pembangunan Indonesia, sebagai mitra pemerintah. Sehingga mitra itu seharusnya kita harus memberikan satu ruang sesuai dengan koridor UU,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR itu menilai memang ada beberapa ormas yang membahayakan Pancasila. Akan tetapi tidak boleh pemerintah melakukan penilaian secara subjektif terhadap ormas tersebut dan menuduhnya sepihak mereka anti Pancasila.

“Dalam pelaksanaannya, Ormas itu banyak sekali, barangkali satu dua dari mereka yang mengancam Pancasila dan UUD 1945, Partai Demokrat setuju untuk ditindak,” imbuhnya.

Terakhir, Agus mengatakan Demokrat berpandangan dalam menyikapi ormas tidak boleh subjektif melainkan harus due process of law dan berdasarkan pengadilan. “Sehingga ini betul-betul dinyatakan ini melanggar,” tandasnya.

Baca Juga:  Partai Demokrat Serahkan Naskah Akademik Revisi UU Ormas ke DPR

Reporter: Syaefuddin A
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews

Loading...

Terpopuler