NUSANTARANEWS.CO – Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, telah meminta India agar meninjau kembali hubungannya dengan Iran. Namun, pemerintah India menyatakan bahwa New Delhi akan memprioritaskan pembelian minyak mentahnya dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Diketahui, India belakangan ini memang lebih banyak mengimpor minyak dari Iran ketimbang Arab Saudi.
Meski begitu, ekspor minyak mentah Iran ke India turun 15,9 persen pada periode Mei-Juni menjadi 592.800 bph yang sebelumnya lebih dari 705.000 bph di periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya India bersikap keras terhadap sanksi AS, namun industri perminyakan India mulai goyah mengingat tenggat waktu sampai 4 November untuk mengakhiri hubungan bisnis dengan Iran semakin dekat.
Seperti diketahui, pada 8 Mei 2018, Washington mengumumkan bahwa mereka keluar dari JCPOA dan mempertimbangkan pengenaan sanksi terhadap entitas yang terlibat dengan Iran, termasuk mereka yang mengimpor minyak mentah dari Iran. Dengan memutus ekspor minyak Iran, Presiden Trump yakin dapat memaksa Teheran untuk melanjutkan negosiasi sesuai keinginan AS.
Washington kali ini tampaknya akan besikap tegas dan tidak pandang bulu dengan kebijakan sanksinya. Presiden Trump telah mengancam dan tidak mentolerir negara-negara sekutunya untuk tetap mengimpor minyak Iran meski dengan volume yang terbatas. Artinya ekspor minyak Iran ke Jepang, Korea Selatan dan beberapa negara Uni Eropa terancam ke titik nol. Jepang pun akhirnya memberi sinyal bahwa mereka akan berhenti mengimpor minyak dari Iran pada awal Oktober.
Sementara AS telah memutuskan untuk tidak memberi keringanan sedikitpun bagi Uni Eropa – di mana Uni Eropa sedang berupaya untuk mempertahankan bank-bank sentral mereka tetap bekerja dengan Iran guna mempertahankan beberapa insentif kesepakatan JCPOA.
Washington juga mengirimkan delegasi mengunjungi Turki dan India minggu lalu untuk menekan kepatuhan kedua negara tersebut. Dengan kembali berproduksinya kilang minyak Libya, AS kini memiliki daya tawar tinggi terhadap sekutu-sekutunya untuk menghentikan impor minyak dari Iran.
Jika sanksi ini berjalan efektif, diperkirakan ekspor minyak Iran akan berkurang sebanyak 1,6 juta barel per hari pada pertengahan tahun depan.
AS berharap ketika pendapatan minyak negara itu menyusut, ketidakpuasan akan meningkat di Iran. Teheran sangat sadar akan risiko ini, dan menyadari bahwa cepat atau lambat mereka harus kembali ke meja perundingan atau mengalami keruntuhan ekonomi.
Sementara strategi Iran untuk membuat Uni Eropa dan mitra ekonomi lainnya untuk menolak sanksi unilateral AS terlihat belum efektif atau gagal. Dengan demikian, kemungkinan besar Iran akan mengambil langkah yang lebih agresif yakni: menarik diri keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) dan memulai kembali program nuklirnya untuk memperkuat posisi di masa depan.
Seperti pernyataan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) baru-baru ini yang mengancam akan memblokade Selat Hormuz dan instruksi Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk memperluas kapasitas pengayaan uranium Iran. Bayangkan bila Selat Hormuz di blokade dengan jutaan ranjau laut?!
Risiko langkah agresif Iran ini kemungkinan bisa mendorong serangan udara AS atau Israel pada target taktis di Iran.
Pilihan Teheran sekarang adalah memang bagaimana meningkatkan daya tawar setinggi-tingginya terhadap AS dan sekutunya sambil berharap pada pemilihan presiden AS berikutnya tahun 2020 – Trump tidak memenangkan masa jabatan kedua. Jika tampil seorang presiden dari Partai Demokrat kemungkinan besar akan lebih lunak terhadap Iran dan bahkan mungkin mengabaikan beberapa aspek dari strategi regional – seperti yang dilakukan oleh pemerintahan mantan Presiden Barack Obama.
Triknya, tentu saja bagaimana bertahan menghadapi tekanan politik-ekonomi Presiden Trump untuk sementara waktu sambil menjaga hubungan baik dengan “musuh-musuh” AS. (Banyu)
