Connect with us

Kolom

Stabilitas Asia Dalam Bayang-bayang Ambisi Global Cina

Published

on

(Foto: Ilustrasi NusantaraNews)

NUSANTARANEWS.CO – Keberhasilan ASEAN menjaga stabilitas kawasan hingga hari ini, jelas merupakan berkah yang luar biasa – terutama dalam menjalankan hubungan kerja sama multilateral antar negara di kawasan Asia Tenggara. Sampai berakhirnya Perang Dingin (cold war) kondisi kawasan Asia Tenggara relatif stabil tidak sampai meletus konflik bersenjata. Bahkan berhasil meletakkan dasar bagi transisi demokratis di Myanmar tanpa kekerasan.

Sekali lagi, ASEAN telah menunjukkan ketangguhannya yang mengesankan dalam menghadapi berbagai hantaman krisis dengan unik. Terutama berakar pada budaya musyawarah dan mufakat (konsultasi dan konsensus) yang ditanamkan oleh Indonesia.

Padahal secara historis, Asia adalah gudang dari sejumlah besar perselisihan yang belum terselesaikan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jepang dan Rusia belum menandatangani sebuah perjanjian damai, sebagian besar karena klaim mereka atas Kepulauan Kuril Selatan, yang dikenal di Jepang sebagai Northern Territories.

Begitu pula dengan Perang Korea, juga berakhir tanpa sebuah perjanjian damai. Bukan itu saja, bahkan mengakibatkan semenanjung Korea terbelah menjadi dua negara yang saling bermusuhan hingga kini.

Demikian pula perselisihan India dan Cina mengenai perbatasan Himalaya yang telah lama mereka jalani. Termasuk ketegangan antara India dan Pakistan, dua negara dengan kekuatan nuklir yang saling curiga hingga sekarang.

Loading...

Dan ketegangan mutakhir adalah klaim teritorial di Laut Cina Selatan (LCS). Mulai dari Jepang yang bersengketa dengan Cina mengenai Kepulauan Senkaku (Diaoyu) di Laut Cina Timur. Hingga lebih dari setengah lusin negara Asia lainnya tidak setuju dengan klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan.

Nah, di atas semua ketegangan tersebut, keajaiban ekonomi Asia terus tumbuh dalam situasi batas yang penuh ketidakpastian ternyata adalah berkat terpeliharanya stabilitas kedamaian di kawasan. Tercatat sejak berakhirnya Perang Vietnam pada medio 1970-an, tidak ada konflik besar yang berkecamuk di kawasan Asia. Berbeda dengan dinamika di Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Baca Juga:  Jepang Lanjutkan Membeli Peralatan Militer AS di Tengah Konflik di Semenanjung Korea

Stabilitas Asia terjaga karena memang tidak ada negara yang ingin membahayakan pertumbuhan ekonominya dengan sebuah konflik. Pertumbuhan ekonomi Cina di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping yang melakukan proses reformasi dan keterbukaan ekonomi pada 1970-an sampai awal 1990-an, jelas menekankan pentingnya lingkungan yang stabil untuk memfasilitasi pembangunan ekonominya.

Tapi ekonomi bukanlah faktor utama yang berperan besar dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran militer Amerika di kawasan sebagai pemenang Perang Dunia II, tidak dapat dipungkiri telah menciptakan sistem aliansi regional yang kuat – sehingga mengurangi kebutuhan negara-negara Asia untuk mengembangkan program militer besar mereka sendiri, dan telah memperkuat status quo yang menghambat adventurisme bersenjata.

Ambisi Cina
Seiring dengan kemajuan ekonomi Cina yang mengesankan dalam dua dekade terakhir, yang menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, kini mulai menimbulkan masalah di Asia. Apa yang berubah? Kebangkitan ekonomi Cina telah memungkinkannya untuk meningkatkan kemampuan militernya.

Bukan itu saja, Cina dengan kekuatan ekonminya yang besar, mulai menjadi tiran perdagangan dalam hubungan dagang internasional. Cina tidak peduli dengan peraturan perdagangan internasional sebagaimana ketentuan WTO. Bahkan menggunakan pakta multilateral perdagangan tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuannya, dengan mengatasnamakan pasar bebas.

Cina setelah lama menjadi penonton, akhirnya berani mengintegrasikan ekonominya ke dalam WTO meski ditolak oleh AS pada 2001.

Kekhawatiran AS ternyata menjadi kenyataan. Cina dengan menunggangi WTO berhasil membuka dan memperluas ekspansi pasarnya ke daratan Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia. PDB Cina melesat mencapai US$ 5.700 miliar melewati Jepang yang berada pada urutan kedua. Cina berhasil mengurangi angka penganguran rakyatnya dari 40% hingga tinggal 5%.

Baca Juga:  DPR: DK OJK Baru Harus Bisa Bekerjasama Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Dengan memanfatkan skema multilateral trade agreement Putaran Uruguay – Cina melakukan ekspansi ke negara-negara ASEAN dengan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) di Laos, November pada 2004. Setelah perjanjian itu barang-barang produksi Cina yang berharga murah mulai membanjiri Indonesia. Industri dalam negeri terpukul, defisit neraca perdagangan Indonesia-Cina semakin dalam. Akibat banjirnya produk impor asal Cina membuat pelaku industri dalam negeri banting setir menjadi pedagang sehingga mulai bermunculan pusat-pusat perdagangan made in China.

AS dan Eropa pun mulai kewalahan menghadapi banjirnya produk Cina, sehingga mulai melakukan tindakan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri dan memaksa Cina untuk mematuhi aturan WTO. Namun Cina tidak peduli, terus bergerak menjunjung “pasar bebas” sebagaimana hasil kesepakatan Putaran Uruguay. Bahkan Cina sempat menyindir AS yang dianggap mengingkari globalisasi dan pasar bebas karena tidak mampu berkompetisi.

Baca: Cina Mulai Menggunakan “Sanksi Ekonomi” Sebagai Senjata Politik

Dengan kekuatan ekonomi dan militernya yang semakin besar, Cina mulai menjalankan kebijakan luar negeri yang agresif – terutama terkait dengan kebijakan Jalur Sutra Maritim Abad 21 dan Inisiatif One Belt One Road. Pada gilirannya, mendorong negara-negara yang beselisih dengan Cina termotivasi untuk meningkatkan kekuatan militernya, ambil contoh India, dan juga negara-negara yang bersengketa di LCS.

Kebangkitan Cina di Asia, tepat seiring dengan kemunduran Pax Americana yang telah mendominasi dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sehingga AS, sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu mengimbangi Cina – tampaknya mulai mundur dari peran tradisionalnya di Asia. Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, telah menarik negaranya dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), meski pada dataran terbatas tetap menjaga kehadiran militernya di kawasan Asia Pasifik.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Sebut Bangsa Indonesia Xenofobia, Aktivis: Kami Tidak Pernah Takut Pak!

Seperti diketahui, kebijakan “America First” Trump, telah menggeser peran AS sebagai negara adidaya global menuju kebijakan luar negeri yang lebih transaksional. Trump tidak melihat keuntungan kebijakan luar negeri yang tetap melestarikan kepemimpinan global AS di muka bumi. Dengan kata lain, Washington tidak ingin lagi mengatur agenda global, seperti yang sudah-sudah selama tujuh dekade terakhir. AS tidak mau mengambil tanggung jawab lebih besar untuk mendorong kerja sama global melawan tantangan global.

Baca: Mencermati Runtuhnya Pax Americana

Bila AS menahan diri dari tindakan militer, hasilnya juga bisa menciptakan instabilitas di kawasan. Oleh karena itu, skenario AS adalah mendorong sekutunya seperti Korea Selatan dan Jepang untuk meningkatkan pengeluaran militer mereka dan mempertimbangkan kembali postur non-nuklir mereka.

Begitu pula dengan India, AS berusaha meningktakan hubungan bilateralnya dengan India guna mengimbangi kekuatan Cina di Asia. Bila kerjasama strategis India dan AS terjalin, mungkin akan menciptakan keseimbangan di kawasan Asia. Skenario ini merupakan pilihan logis bagi AS guna efisiensi anggaran militernya. Di sisi lain, AS tetap mendapat keuntungan dengan memelihara pasar senjatanya di kawasan Asia. (Agus Setiawan)

Baca juga:
India Merasa Terkepung Oleh Inisiatif Belt Road Cina
Inisiatif India Menandingi “One Belt One Road” Cina
Di Balik Rencana Kunjungan Kapal Induk AS ke Vietnam

Loading...

Terpopuler