NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menyikapi empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih berharap agar program reforma agraria dan agroekologi diteruskan oleh pemerintah. Menurut dia, semata mata untuk menciptakan kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat tercapai.
“Meneruskan program reforma agraria dan agroekologi agar kedaulatan pangan dan kesejahteraan sosial rakyat tercapai,” kata Henry Saragih kepada kantor berita online nasional Nusantaranews.co, Selasa (23/10/2018).
Sebelumnya, dirinya mengaku mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengkoreksi data produksi beras termasuk data lahan baku sawah, luas panen, dan produksi beras, dengan menggunakan metode baru.
Baca Juga:
Semoga Pemerintah Mengerti, Kedaulatan Pangan Kepentingan Nasional Paling Hakiki Suatu Bangsa
Infrastruktur Melompat Jauh, Kedaulatan Pangan Jalan di Tempat
Swasembada Masih Angan-angan, Kedaulatan Pangan di Persimpangan Jalan
Berdasarkan koreksi ini terdapat data baru yakni luas baku sawah yang berkurang dari 7,75 juta hektar tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektar tahun 2018. Sementara potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar dan produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras.
Ia melihat dari metode pengumpulan data yang baru ini kata dia mesti disyukuri. Pasalnya tidak lagi menimbulkan pro kontra dan polemik terkait data produksi padi dan beras.
“Semoga data ini lebih valid. Data adalah pangkal semua kebijakan di belahan negara manapun, tak terkecuali di Indonesia. Jika data yang jadi dasar membuat kebijakan tidak valid alias salah, kebijakan yang dibuat berpotensi besar untuk salah,” terangnya.
Pewarta: Romadhon
Editor: Alya Karen
