NUSANTARANEWS.CO – Partai Sosial Demokratik Jerman (SPD) akhirnya membuat sebuah keputusan mengejutkan setelah sebelumnya dirumorkan bakal menjadi barisan oposisi terhadap pemerintahan yang dipimpin Angela Merkel.
Namun, setelah melewati perundingan yang berlarut-larut, SPD dan Merkel akhirnya bersepakat untuk meneken sebuah perjanjian koalisi pemerintahan yang baru.
SPD disebut-sebut pasti akan mendapatkan jatah posisi penting di kementerian yakni Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Pemimpin SPD Martin Schulz kabarnya akan menempati posisi menteri luar negeri. Sementara, posisi pimpinan SPD di Bundestag, menurut surat kabar Sueddeutsche Zeitung adalah Andrea Nahles.
(Baca: Dampak Hasil Pemilu Jerman Dan Masa Depan Uni Eropa)
Seperti diketahui, meski Merkel kembali terpilih sebagai Kanselir Jerman untuk keempat kalinya, jumlah pemilih Partai Kristen Demokrat (CDU) dalam pemilu pada 24 September 2017 lalu, terendah sejak 70 tahun terakhir.
Partai pengusung Merkel, CDU hanya memenangkan 33 persen kursi di parlemen Jerman, atau 246 kursi, gagal mendapatkan suara mayoritas mutlak.
SPD memperoleh suara 20,5 persen. Sementara partai Sayap Kanan (AfD) di peringkat ketiga dengan 12,6 persen. Sedangkan partai lain yang melewati ambang batas 5 persen adalah Free Democratic Party (FDP) dengan 10,7 persen, Partai Kiri (Left Party) 9,2 persen dan Partai Hijau (Green Party) 8,9 persen.
(Baca juga: Macron-Merkel Sepakat Mereformasi Eropa)
Merkel sendiri sempat menyebut bahwa masuknya AfD ke dalam parlemen Jerman merupakan sebuah tantangan besar. Namun, aliansi CDU, CSU, Merkel dan SPD dilaporkan telah menyelesaikan pembicaraan koalisi untuk membentuk pemerintah. Media Spiegel menyebutkan, peserta perundingan dari CDU, CSU dan SPD dijadwalkan bertemu di Adenauerhaus di Berlin di mana CDU memiliki departemen federal.
Namun begitu, SPD harus melakukan pemungutan suara karena membutuhkan setidaknya 450 suara guna menyetujui kesepakatan koalisi tersebut. Menurut Deutsche Welle, adapun beberapa poin kesepakatan dalam koalisi tersebut mencakup pembatasan ekspor senjata, pembatasan jumlah pengungsi ke Jerman menjadi 1.000 orang per bulan, meningkatkan lowongan pekerjaan bagi kalangan muda, serta program miliaran euro agar seluruh daerah di Jerman memiliki akses internet cepat. (red)
Editor: Eriec Dieda
