Connect with us

Ekonomi

Solusi Dari Inah Anggraini Agar Elpiji Bersubsidi Tepat Sasaran

Published

on

Solusi dari Inah Anggraini agar elpiji bersubsidi tepat sasaran.

Solusi dari Inah Anggraini agar elpiji bersubsidi tepat sasaran.

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Solusi dari Inah Anggraini agar elpiji bersubsidi tepat sasaran. Penyaluran Elpiji telah 3 kilogram telah menjadi persoalan yang semakin hari tak kunjung usai. Bahkan keluhan masyarakat semakin terdengar lantaran terlambat atau tak mampu mendapatkan gas elpiji yang merupakan sarana penting menyangkut kebutuhan dapur.

Selain sering mengalami kelangkaan, harga setiap tabungnya juga kadang ikut melambung. Harga Rp. 16 ribu hingga Rp.18 ribu dimaksudkan agar dapat dijangkau warga kalangan ekomomi lemah, kadang mencapai harga Rp 35 ribu hingga Rp. 45 ribu. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, mereka yang seharusnya dapat menikmati subsidi ahirnya harus merogoh kocek dan sudah tentu hal tersebut sangat memberatkan bagi mereka.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Inah Anggraeni menegaskan bahwa elpiji 3 kilogram (kg) sejatinya hanya boleh dibeli masyarakat tidak mampu. Namun, karena tidak ada mekanisme yang ketat dalam penyalurannya, subsidi elpiji akhirnya banyak dinikmati orang-orang kaya.

“Persoalan elpiji bersubsidi ini sudah sering menjadi pembahasan dibeberapa sidang DPRD. Namun yang terjadi selama ini, LPG 3 kg malah dijual secara umum sehingga semua pihak dapat menerima subsidi tersebut,” tutur Ina, Sabtu (11/7).

Seharusnya lanjut Ina, ketika Pemerintah telah menetapkan suatu produk masuk dalam kategori subsidi, pendistribusianya pun harus dalam pengawasan. Pasalnya, apabila penyaluran LPG 3kg dilakukan secara bebas, inilah yang menyebabkan penyaluran Elpiji tersebut tidak tepat sasaran.

“Masalah ini tidak boleh dibiarkan. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan untuk subsidi elpiji selama ini cukup menguras APBN. Beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah pun membengkak dari tahun ke tahun,” tandas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Baca Juga:  Korea Utara dan Amerika Serikat Segera Berunding Terkait Nuklir

Ina memaparkan bahwa penyaluran semua barang bersubdisi termasuk elpiji 3kg bermula dari pendataan. Dengan adanya data penerima itulah Pemerintah kemudian menetapkan jumlah pendistribusiannya. Tak terkecuali elpiji bersubsidi, Pemerintah menyuplai ke daerah setelah mendapatkan data terkait jumlah warga yamg berhak menerimanya.

Wanita asal Bojonegoro tersebut merincikan bahwa adanya suplai elpiji bersubsidi dari Pemerintah itu setelah ada laporan data dari Pertamina. Sementara Pertamina sendiri memasok ke setiap Agen di daerah setelah mendapat data permintaan dari Agen.

Darimana Agen memperoleh data? Dari setiap penyalur terahir atau Pangkalan. Sementara setiap Pemilik Pangkalan memperoleh data warga yang layak menerima subsidi elpiji 3 kilogram itu tentunya setelah berkoordinasi dengan Ketua RT yang selanjutnya dikuatkan dengan rekomedasi dari Kelurahan/Kecamatan untuk selanjutnya disetor kepada Agen

“Nah sekarang pertanyaannya, apakah penerima gas elpiji 3 kilogram itu adalah nama-nama yang terdaftar oleh Pangkalan? Jawabanya adalah bukan. Karena jika penerima elpiji 3 kilogram itu adlalah nama warga yang telah didata oleh para pemilik Pangkalan, saya yakin setiap tabungnya pasti akan sampai kepada yang berhak menerimanya,” tegas wanita yang juga dikenal lewat aksi-aksi sosialnya itu.

Ketika disinggung kriteria warga yang layak menerima subdisi elipiji tersebut, Ina memberi bahwa data terkini penerima bantuan imbas pademi covid-19 saat ini sangat mungkin untuk menjadi rujukaan.

“Tanpa kita sadari, pademi covid-19 ini telah memberikan kita pelajaran. Termasuk dalam pendataan warga yang paling terdampak Pademi. Itu dapat dijadikan rujukan,” paparnya.

Untuk itu Inah berharap agar ada pendataan ulang tentang siapa yang berhak menerima subsidi elpiji tersebut  Selain itu kesadaran masyarakat juga sangat berperan dalam hal tepat dan tidaknya penyaluran elipi bersubsidi itu. Ina kembali mengingatkan bahwa subsidi itu adalah halk masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

Baca Juga:  Pengusaha Ekspor Perikanan Diminta Cermati Aturan SIMP

“Elpiji 3 kilogram itu adalah hak warga miskin. Jika kita semua punya sikap seperti tepa selira, insha Allah, keadilan sosial akan tercipta,” pungkasnya. (ES)

Loading...

Terpopuler