NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo membuka diri terhadap kalangan buruh jika hendak menyampaikan aspirasi. Akan tetapi dia menyarankan supaya dalam menyampaikan aspirasi tersebut tidak perlu dilakukan secara gisik dengan datang beramai-ramai. Karena ia khawatir dalam praktiknya justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu, lebih-lebih pihak yang punya kepentingan politik.
“Silakan sampaikan aspirasi. Kami akan terima. Tetapi tidak perlu secara fisik datang beramai-ramai,” kata Soekarwo usai penetapan upah minimum provinsi, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Surabaya, Senin (5/11/2018).
Baca Juga:
- Gubernur Soekarwo Sebut Angka Kemiskinan di Magetan Masih Tinggi
- Soekarwo Raih Penghargaan Tokoh Standarisasi Indonesia
- Beri Pengarahan Pejabat Kemendagri, Soekarwo Latihan Jadi Menteri Dalam Negeri?
Soekarwo khawatir kalau terjadi aksi massa secara besar-besaran, ada yang memanfaatkan untuk kepentingan tertentu. “Kalau nanti disusupi pihak ketiga pasti rusuh. Karenanya langkah ini kami ambil sehingga Jawa Timur tetap kondisif,” tutur pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini.
Tetapi akan lebih baik lagi tidak perlu unjuk rasa, cukup sampaikan aspirasi dengan kegiatan seperti musyawarah bersama.
“Tidak usah demo. Sampaikan saja materi aspirasinya. Kita kumpul-kumpul. Ngopi bereng. Musyawarah bersama,” kata Pakde Karwo.
Ditanya apakah pihaknya bisa bersideia menerima demonstran, Soekarwo menjelaskan dua jenis demo. “Demo itu ada dua, kuantitatif (turun dengan massa banyak) dan kualitatif (menyampaikan materi aspirasi). Nah yang kualitatif ini yang kami terima,” jelas Pakde Karwo.
Pewarta: TW/Setya
Editor: Achmad S.
