Politik

Soal Sejata Ilegal, Imparsial Minta Presiden Lakukan Evaluasi

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo dan DPR diminta untuk melakan evaluasi terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait stetmennya yang membocorkan rencana pengadaan impor 5.000 senjata ilegal oleh institusi non militer di Indonesia.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa pernyataan Panglima TNI tersebut tidak bisa disederhanakan. “Persoalan ini harus menjadi bahan dasar evaluasi Presiden terhadap Panglima TNI. Karena, sikap panglima yang menyampaikan informasi intelijen itu di depan publik,” ujar Al Araf di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Seharusnya, lanjut Al Araf, informasi intelijen yang strategis harus langsung disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya ini bisa ditafsirkan aneh-aneh.

“Andaikan Panglima mendapatkan informasi intelijen tentang hal itu, harusnya menyampaikan kepada end-user nya, yakni presiden,” jelas dia.

Sementara itu, Minggu (24/9/2017) kemarin Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mengakui memang dirinya pernah mengutarakan soal pengadaan 5.000 senjata ilegal di depan acara silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI, Jumat (22/9/2017) malam.

Baca Juga:  Relawan Mlangi Gelar Doa Bersama Untuk Kemenangan Prabowo Gibran

“Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar seribu persen kata-kata saya,” ucap Gatot.

Namun ketika ditanya sejauh tentang kebenaran pernyataannya tersebut, Panglima TNI tidak bersedia menanggapinya. Menurut dia, dirinya tidak pernah berniat mengutarakannya secara langsung kepada pers.

“Saya tidak mau menanggapi itu. Kalau saya press release, Anda bertanya kepada saya, saya jawab,” tuturnya.

Berdasarkan dari sumber terpercaya Nusantaranews, senjata-senjata itu bukan berjenis pistol melainkan senjata laras panjang. Dan jika jumlahnya 5.000, bisa dibayangkan itu setara dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur.

Reporter: Ricard Andhika
Editor: Romandhon

Related Posts

1 of 4