NUSANTARANEWS.CO – Komisi III DPR fraksi Gerindra Muhammad Syafi’i menyoroti cara penyebaran maklumat soal larangan melakukan gangguan umum terkait rencana aksi 2 Desember besok. Pasalnya, penyebaran maklumat tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat helicopter.
Syafiie menilai langkah Kapolda terlalu atraktif dan berlebihan.
“Jujur saja atraksi Kapolda ini menunjukkan betapa kepolisian kemudian menjadi diskriminatif dalam penegakan hukum di NKRI,” ujar Syafiie saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Syafiie mengatakan memanasnya politik yang tengah terjadi di Indonesia saat ini bermuara dari dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penyebaran selebaran melalui Helicopter tersebut, kata Syafiie, menunjukkan betapa pihak kepolisian begitu besar perhatiannya dalam menahan laju politik imbas dari tindakan Ahok.
“Ini terlihat by design. Untuk itu saya himbau agar umat Islam tidak terpancing dengan provokasi rekayasa yang dilakukan pemerintah. Lakukan demo dengan jatidiri umat Islam,” ungkapnya.
Syafiie menegaskan sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajah tidak lepas dari peran umat Islam. Kemampuan umat Islam melawan penjajah, kata dia, karena jatidiri keislaman dalam dirinya yang menjadi dasar perjuangannya.
“Ingat Indonesia pernah mengallahkan bangsa-bangsa dan nasionalisme Indonesia tidak bisa dikuasai oleh asing,” paparnya. (Hatiem)