NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi I DPRRI fraksi Nasdem Supiyadin memastikan pihaknya bukan penentu pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Menurutnya, kewenangan komisi I DPR hanya sebatas menyetujui anggaran yang diajukan TNI dan Departemen Pertahanan yang menjadi mitra kerjanya.
“Kita hanya tau usulan anggaran dari TNI, dari departemen pertahanan, kita butuh alat senjata sekian. Nah itu silahkan, mereka yang melakukan kontraknya. Dan segala macem itu dari pihak Dephan. Dan kepala staf angkatan untuk melakukan kontrak kerja dengan para kontraktor, termasuk mau beli di negara mana kita tidak tahu,” ujar Supiyadin dalam diskusi Polemik Alutsista di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Supiyadin mengungkapkan pembelian alutsista memiliki mekanisme khusus yang bersifat rahasia. Hal itu, kata dia, didasarkan pada amanat undang-undang mengenai aset persenjataan negara.
Kemungkinan Pengadaan Alutsista Skala Besar Terjadi Tahun Depan – https://t.co/7b6MEuaAJn #nusantaranews
— Nusantara News (@redaksiNN) August 15, 2017