Hukum
Soal ‘Kecurangan Bagian Demokrasi’, MS Kaban: Itu Akan Jadi Malapetaka
Published
2 years agoon
By
Tim NN
Kordinator Presedium MPPI, Kaban Nilai Kecurangan Bagian Demokrasi Disebut Sebagai Malapetaka Bangsa. (Foto Istimewa)
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kordinator Presedium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia (MPPI) MS Kaban menilai istilah ‘kecurangan bagian demokrasi’ yang disebutkan oleh tim TKN Jokowi-Ma’ruf Amin adalah sebuah kecelakaan dalam membangun sejarah bangsa. Menurut dia itu bisa menjadi malapetaka di masa depan.
“Saya kira ini adalah kecelakaan. Ini adalah sebuah kecelakaan sejarah membangun bangsa. Dan itu akan menjadi malapetaka,” ujar MS Kaban di Hotel Alia, Jakarta Pusat, Senin malam (24/6/2019).
Sebelumnya istilah “kecurangan bagian demokrasi” sempat terungkap saat sidang sengketa pilpres 2019 di MK. Istilah itu terekam dalam salah satu materi yang disampaikan pada pelatihan saksi kubu Jokowi-Ma’ruf.
MS Kaban secara tegas menolak anggapan bahwa kecurangan adalah bagian demokrasi. Menurutnya demokrasi tidak mengajarkan seseorang atau siapapun untuk curang.
“Saya kira ini harus kita tolak dan kita harus ingatkan bahwa kita berpolitik membangun bangsa kita ini adalah mengundang partisipasi semuanya,” kata Kaban.
“Jadi orang yang berbeda pun harus diberi kesempatan. Bukan berarti orang yang berbeda itu harus dihabisi,” tegasnya.
Sementara itu, Anas Nashikin, salah satu saksi yang dihadirkan kubu Jokowi saat sidang MK, mengakui ada materi yang salah satunya membahas bahwa kecurangan bagian dari demokrasi.
Anas yang menyampaikan materi tersebut sengaja membahasnya agar menarik perhatian peserta. Tujuannya untuk mengingatkan peserta bahwa kecurangan dalam pemilu adalah keniscayaan, karena itu perlu diantisipasi.
Pewarta: Romandhon
You may like
MS Kaban Sebut Sejarah Demokrasi Uang Paling Dahsyat Tengah Melanda Indonesia
MPPI Sebut Demokrasi Indonesia Kini Menjadi People Power Profit
Rencana Naikkan BPJS Kesehatan, Kaban: Presiden Harusnya Miliki Sense of Crisis
Jokowi Disebut Lari dari Tanggung Jawab Soal Pemindahkan Ibu Kota
PN MPPI Desak Pemerintah Cabut Inpres No 26 Tahun 1998
Sengketa Pilpres Usai, Muncul Sengketa Pileg 2019
Terbaru
Banyuwangi Kekurangan SMA Dan SMK, Pranaya Yudha: Kebutuhan Mendesak Untuk Direalisasi
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Banyuwangi kekurangan SMA dan SMK, Pranaya Yudha: Kebutuhan mendesak untuk direalisasi. Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim...
TP PKK Pusat dan Daerah Diminta Bantu Pemerintah dalam Penyelesaian Covid-19 dan Stunting
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – TP PKK Pusat dan Daerah diminta bantu pemerintah dalam penyelesaian Covid-19 dan Stunting. Tim Penggerak Pemberdayaan dan...
Persiapan Personel Hadapi Pemilu 2024, PKB Jatim Gelar Muscab Serentak Se Jatim
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Persiapan personel hadapi Pemilu 2024, PKB Jatim gelar Muscab serentak Se Jatim. Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah...
Peringati Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketua Umum TP-PKK Tekankan Sinergitas
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peringati Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketua Umum TP-PKK tekankan sinergitas. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan...
Infrastruktur Pesisir Tak Terurus, Pemprov Jatim Disebut Abaikan Perintah Undang-Undang
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Infrastruktur pesisir tak terurus, Pemprov Jatim disebut abaikan perintah undang-undang. Anggota Komisi B DPRD Jatim Rohani Siswanto,...