Connect with us

Hukum

Soal Indikasi Ketidaknetralan Polri, PDIP Persilahkan Diproses Secara Hukum

Published

on

Pemilihan Umum Tahun 2019. (Foto: Ist)

Pemilihan Umum Tahun 2019. (Foto: Ist)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi PDIP, Charles Honoris mempersilahkan masyarakat membuktikan jika ada temuan indikasi ketidaknetralan Polri, TNI, ASN dan penyelenggara negara lainnya dalam Pemilu 2019. Jika bisa membuktikan, dia persilahkan diproses secara hukum.

“Asal bisa dibuktikan silahkan diproses hukum. Karena kita kan negara hukum, ada mekanismenya,” kata Charles di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Charles menjelaskan, mekanisme hukum sudah mengatur bahwa setiap pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan jika bisa dibuktikan maka wajib diproses secara hukum.

“Saya rasa tidak ada yang menghalangi hari ini. Di mana pun lah sudah sangat terbuka semua orang, punya gadget bisa merekam bisa memfoto bisa mengambil gambar kita juga,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, dalam kehidupan di era demokrasi ini setiap orang bebas bicara, bebas menyampaikan pendapat. Menurutnya, ada mekanisme hukum kalau pun menyampaikan pendapat yang disampaikan itu berita bohong. Ada mekanisme hukum terhadap pelakunya.

“Ini negara ada mekanisme yang bisa diikuti apabila memang bisa dibuktikan ada ASN atau aparat negara yang terlibat tidak netral silakan dilaporkan dan diproses,” tegasnya.

Sebelumnya, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP Indonesia) mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauannya selama kampanye dan kini dalam kampanye metode rapat umum, pihaknya telah mendapat masukan dan menemukan sejumlah indikator ketidaknetralan penyelenggara negara. Mulai dari ASN, TNI hingga Polri.

Hal ini disampaikan Sekjen KIPP, Kaka Suminta dalam siaran persnya yang dikutip, Senin (1/4). Sejumlah sinyalemen ketidaknetralan itu menurut KIPP meliputi antara lain.

Pertama, adanya dugaan dan penanganan kasus penyalahgunaan sumberdaya dan fasilitas negara, baik berupa sumberdaya manusia maupun non manusia untuk kepentingan salah satu kandidat khususnya dalam ranah pilpres di berbagai daerah, sebagian ada yang sudah ditangani Bawaslu, dan sebagian masih berupa rumor dan isu atau sesuatu yang viral di dunia maya.

Baca Juga:  10 Hari Menghilang, Mendagri Didesak Pecat Wabup Trenggalek

Kedua, adanya penanganan kasus-kasus sebagai mana tersebut di atas yang tidak memuaskan di masyarakat, khusunya terkait keberadaan dan kinerja Penegekan Hukum Terpadu (Gakumdu), sehingga menimbulkan kekecewaan dan potensial menjadi faktor yang menurunklan kepercayaan publik kepada proses pemilu khusunya dalam hal kepastian dan penegakan hukum pemilu.

Ketiga, ditengarai ada nuansa keberpihakan dalam beberapa acara yang mengundang kehadiran publik, seperti dalam acara Milenial Saferty Festival di beberapa daerah, yang diduga diwarnai ungkapan verbal, atau yel yang tertuju pada salah satu kandidat, bisa dinilai sebagai ketidak netralan yang bisa mencederai prinsip netralitas dan keberimbangan aparatur negara.

Keempat, beredar video yang sempat viral dengan gambar dan suara aknum anggota Polri aktif di media sosial bisa dianggap sebagai keberpihakan pada salah satu kandidat yang tidak sejalan dengan netralitas lembaga yang selama ini disampaikan kepada publik.

Kelima, terdapat laporan dugaan aparatur negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung menyatakan atau mengindikasikan keberpihakan di tengah tugas sebagai aparatur keamanan negara.

Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler