Hukum

Soal Hukum Cambuk Warga Agama Budha di Aceh, Guntur Romli: Harusnya Untuk Umat Islam Saja

Published

2 years ago

August 4, 2019

Setahun Qanun Jinayat, ICJR Minta Pemerintah Akhiri Hukum Cambuk di Aceh/Foto: Berita Plat Merah

(Ilustrasi) Qanun Jinayat, Prosesi Hukum Cambuk di Aceh.(Foto: Berita Plat Merah)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli angkat bicara soal pemberlakuan hukum cambuk terhadap warga beragama Budha di Aceh. Menurut dia, seharusnya hukum cambuk di Aceh hanya diberlakukan kepada umat Islam saja.

“Syariat Islam & segala sanksinya harusnya hanya untuk Umat Islam saja, namun dengan salah kaprah formalisme, kelompok radikal memaksakan syariat Islam jadi hukum publik yang berlaku untuk semua,” tulis Guntur Romli dikutip dari akun twitternya @GunRomli, 3 Agustus 2019.

Hal itu disampaikan Guntur Romli saat menanggapi berita terkait seorang warga beragama Budha di Banda Aceh menjalani hukuman cambuk.

“Sistem hukum saat ini di Aceh memang khas bila dibandingkan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, bagi pihak yang memaklumi krn pertimbangan politik & menghindar dari bahaya lebih besar: Ancaman Aceh pisah dari NKRI, tapi diskusi & dialog harus terus dibuka,” sambungnya.

Sebagai informasi sebelumnya dilansir dari Kumparan, seorang warga beragama Budha berinisial RO menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Baitussalihin, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, Kamis siang (1/8). Pria asal Sumatera Utara ini dihukum 27 kali cambukan usai melanggar pasal ikhtilath atau bermesraan dengan pasangan tidak sah.

Sebelumnya, RO dan pasangan tidak sahnya yang berinisial NM ditangkap aparat Wilayatul Hisbah (WH) atau polisi syariah. Mereka divonis bersalah karena terbukti ikhtilath dan melanggar Pasal 25 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diketahui, sama seperti RO, NM juga dihukum 27 kali cambukan.

Sebenarnya, RO dan warga non-muslim lainnya diperkenankan memilih untuk dijerat dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Qanun Jinayat. Para non-muslim bisa memilih didenda, dipenjara, atau dicambuk.

Bila memilih denda, untuk sekali cambuk dapat diganti dengan 10 gram emas. Sementara untuk hukum penjara, sekali cambuk sama dengan 30 hari kurungan penjara.

Pewarta: Romadhon