Connect with us

Hukum

Soal Gerakan #2019GantiPresiden, Peluang Terbuka untuk Polisi Bersikap Adil dan Netral

Published

on

Sejumlah Polisi/Foto Ilustrasi/Istimewa

Anggota Polisi/Foto Ilustrasi/Istimewa

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Ketua Pendiri Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan kelompok pro dan kontra Joko Widodo sama-sama konstitusional dan tidak ada Undang-udang (UU) apapun yang melarang keberadaan mereka. Diketahui, gerakan #2019GantiPresiden semakin masif belakangan, demikian pun kelompok yang pro Joko Widodo sehingga menimbulkan permusuhan.

“Kelompok pro dan kontra Jokowi sama-sama konstitutional dan tidak ada UU apa pun yang melarang,” katanya, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Hanya saja, kata Jimly, suasana permusuhan dan kebencian sebaiknya dikurangi, apalagi pemilu masih 7 bulan lagi. “Ketegangan harus bisa dikontrol supaya tidak memecah-belah,” kata dia.

Menurutnya, gerakan pro dan kontra Jokowi tidak ada aturan yang dilanggar. Namun, isinya itu yang sarat dengan kebencian sehingga sulit untuk mencegah dan melarang reaksi kebencian sebaliknya.

“Kalau mau yang lebih baik, karena paslon sudah pasti ada 2, nyatakan saja sikap promosikan calon yang disukai, jangan arahkan kampanye ke calon yang tidak disukai. Itu namanya kampanye positif, bukan kampanye negatif. Supaya komunikasi publik kita tidak diisi dengan kebencian dan permusuhan,” paparnya.

Loading...

Lebih lanjut Jimly juga menyoroti langkah dan tindak tanduk kepolisian dalam menyikapi dua kelompok tersebut, terutama kelompok yang kontra terhadap pemerintahan Jokowi yang belakangan kerap ditindak kepolisian.

“Hayo polisi, sekarang terbuka peluang untuk membuktikan diri bisa bersifat adil dan netral diikuti langkah-langkah persuasif dan mendidik,” ucapnya. (eda/anm)

Editor: M Yahya Suprabana

Loading...

Terpopuler