Connect with us

Berita Utama

Silpa Besar APBD Jatim 2020, FKBN Dewan Jatim Sorot Pertanggungjawaban Gubernur Khofifah

Published

on

Silpa Besar APBD Jatim 2020, FKBN Dewan Jatim Sorot Pertanggungjawaban Gubernur Khofifah

Silpa Besar APBD Jatim 2020, FKBN Dewan Jatim sorot pertanggungjawaban Gubernur Khofifah/Foto: Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono mengatakan pihaknya menyoroti pertanggungjawaban APBD Jatim 2020 gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dimana didapati Silpa (selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja) yang besar.

“Terhadap kinerja realisasi anggaran dimana dalam Nota keuangan, disebutkan bahwa Defisit tidak sesuai target, menyebabkan pembiayaan netto sebesar 4 trilyun 355 milyar 766 juta rupiah lebih hanya digunakan untuk menututp Defisit anggaran sebesar 655 milyar 732 juta rupiah lebih, sehingga terjadi Silpa sebesar 3 trilyun 700 milyar 33 juta rupiah lebih. terkait dengan ini, perlu kiranya dilakukan Sumber-sumber penyebab terjadinya SILPA berdasar PP 12/201, terutama pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan Pembiayaan, dan kewajiban terhadap pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Kami minta penjelasan gubernur,”ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (21/6).

Dikatakan politisi asal PKS ini mengatakan disebutkan Saldo Akhir Kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar 3 trilyun 752 milyar 65 juta rupiah lebih. Dokumen CALK LPP APBD tahun 2020, tidak menyajikan berapa Silpa tahun berjalan berdasarkan sumbernya (obyek dan rincian obyek belanja), oleh karena itu disarankan agar DPRD meminta kelengkapan data silpa 2020 (audited) dilengkapi dengan sumbernya, agar DPRD dapat mengetahui sejak dini dari total Silpa.” Karena itu, penting untuk dimintakan penjelasan lebih detail Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Berdasarkan silpa yang belum terikat penggunaannya) dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang memang sudah terikat penggunaannya. Dari sana akan diketahui, kinerja serapan anggaran dari masing-masing OPD atau yang lainnya,” terangnya.

Baca Juga:  Tiap Tahun Penderita Kanker Serviks di Jatim Meningkat

Soal kinerja belanja daerah, F-KBN berpendapat, kinerja belanja daerah masih belum optimal, yakni hanya 93,41% dari target. Sehingga ada selisih sebesar 2 trilyun 278 milyar 270 juta 765 ribu 610 rupiah lebih. Di tengah pandemi dan meningkatnya kebutuhan dana untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, seharusnya optimalisasi belanja daerah bisa dilakukan melalui kebijakan rasionalisasi/perubahan target belanja dan refocusing. Hal ini sebagai respon terhadap Perppu No.1/2020, Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

“Terkait dengan ini perlu ada pencermatan lebih lanjut atas Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (CaLK) Tahun 2020 yang telah teraudit BPK; Apakah ketidaktercapaian tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam penyusunan perencanaan anggaran program/kegiatan, atau karena adanya adanya ketidakakuratan dalam proses pengadaan barang (lelang) mohon penjelasannya gubernur,” tandasnya. (setya)

Loading...

Terpopuler