Connect with us

Hukum

Sibuk Berpolitik, Pemerintahan Jokowi Lalai Kasus Perampokan Uang Negara di Pelabuhan JICT dan TKP Koja

Published

on

perampokan uang negara, pemerintahan jokowi, pelabuhan jict, tpk koja, gigih guntoro, nusantaranews

Pelabuhan Petikemas (Foto Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro mengatakan pemerintahan Jokowi telah melegalkan perampokan uang negara dalam perpanjangan pengelolaan pelabuhan JICT dan TPK Koja.

Gigih menyayangkan publik seakan lupa atas skandal perpanjangan pengelolaan kedua pelabuhan tersebut di tengah gegap gempita pesta demorkasi 2019.

“Di tengah gegap gempita pesta demokrasi 2019, publik seakan lupa atas skandal perpanjangan pengelolaan Pelabuhan Jakarta International Contaner Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja yang cacat secara hukum dan merugikan negara. Skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan JICT dan TPK Koja antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings Hongkong dilakukan secara sistematis,” ungkap Gigih, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Gigih mengungkapkan, skandal perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan HPH dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi yang sempurna. Pertama karena telah di design sejak tahun 2011, kemudian di perpanjang pada 5 Agustus 2014 sebelum masa berakhirnya pada 26 Maret 2019.

“Kedua, perpanjangan kontrak bersifat ilegal karena telah menabrak UU 17/2008 tentang Pelayaran, UU Perseroan Terbatas, UU 19/2003 tentang BUMN dan lain-lain,” ungkapnya.

Loading...

Ketiga, kata dia, terjadi conflict of interest. Pelindo II, lanjutnya, melakukan persengkongkolan jahat dengan HPH dalam menunjuk Deutsche Bank sebagai financial advisor.

“Niat jahat ini tentu hanya untuk memuluskan HPH melakukan penguasaan kembali atas Pelabuhan JICT sampai tahun 2039,” cetusnya.

“Keempat, perpanjangan kontrak telah menyebabkan kerugian negara,” lanjut dia.

Dia membeberkan, derdasarkan Audit awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK No 48/Auditama VII/PDTT/12/2015 tertangga 1 Desember 2015 menyimpulkan terdapat nilai tidak optimal sebesar USD 50,19 Juta dalam perpanjangan Kontrak JICT 2019-2039. Audit ini kemudian dipertegas kembali oleh BPK pada 6 Juni 2017 atas permintaan Pansus Pelindo II DPR RI dengan ada indikasi kerugian negara mencapai USD 306 juta setara dengan Rp 4,08 triliun

Baca Juga:  Menag: Bicara Kemanusiaan, Kita Semua Mengenang Gus Dur

“Sudah jelas bahwa skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan JICT merupakan skandal perampokan uang negara yang diduga banyak melibatkan para pihak baik di Pelindo II, kementrian BUMN, maupun Hutchison Port Holdings. Maka tidak heran jika aparat penegak hukum baik Polri dan KPK bergerak cepat membongkar praktek kejahatan,” urainya.

Namun sudah 3 tahun lebih, papar Gigih, penegakan hukum atas skandal kejahatan perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang merugikan negara seakan berjalan di tempat. KPK seolah hanya berhenti dengan memberikan RJ Lino sebagai tersangka, sementara Polri pun tak memperlihatkan kemauan untuk membongkar kembali kejahatan perampokan uang negara di Pelabuhan JICT.

Menurutnya, patut diduga berlarut-larutnya penegakan hukum yang dilakukan KPK maupun Polri mengesankan ada upaya untuk menghentikan dan atau memberikan perlindungan hukum terhadap aktor utamanya. Padahal dalam aspek hukum formil skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan JICT Tidak terlalu sulit dan sudah terang benderang aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

“Yang jadi pertanyaan, KPK dan Polri bekerja untuk siapa jika penegakan hukum atas perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan JICT yang jelas merugikan keuangan negara jalan di tempat?,” kritiknya.

Begitu juga dengan Pemerintahan Jokowi-JK yang sejak awal berkuasa telah melakukan pembiaran dan terkesan menutup mata terhadap skandal perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang cacat hukum.

“Selama hampir 4 tahun, tak ada politik will yang dilakukan Pemerintahan Jokowi JK untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak apalagi menghentikan modus perampokan uang negara dalam pengelolaan Pelabuhan JICT yang diserahkan kepada Hutchison Port Holdings,” papar Gigih.

“Bahkan Pemerintahan Jokowi terkesan lemah dan permisif dengan memberi karpet merah kepada HPH dalam pengelolaan Pelabuhan JICT dan TPK Koja. Jelas bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada Hutchison Port Holding dalam pengelolaan pelabuhan patut diduga sarat kepentingan politik tertentu menjelang pesta demokrasi 2019,” lanjut dia lagi.

Baca Juga:  Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Gagal? Demokrat: Kasihan Ustadz Dipermainkan Seperti Ini

Gigih menambahkan, hal ini kontradiktif dengan sikap teguhnya Pemerintahan dalam mengambil alih saham Freeport Indonesia, Blok Mahakam, Blok Rokan dari tangan asing sebelum masa konsesinya berakhir.

Harusnya, kata dia, sikap yang sama juga dilakukan dalam mengambil alih pengelolaan Pelabuhan JICT sejak 1999 dari tangan Hutchison Port Holding untuk kemudian dikelola sendiri.

“Jika persoalan Perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan ini tidak cepat dan tepat diselesaikan sebelum masa berakhir kontrak pertama pada tanggal 26 Maret 2019 maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK telah melegalkan modus perampokan uang negara dan menjadi bagian dari masalah besar bangsa ini,” urainya.

(eda/asq)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler