EkonomiPolitik

Siapa yang Menyesatkan, Sri Mulyani atau Zulkifli Hasan?

zulkifli hasan, sri mulyani ketua mpr, menteri keuangan, hutang pemerintah, pokok hutang pemerintah, pembayaran hutang, nusantaranews
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu menyebut sesat kritik dari Zulkifli Hasan soal pembayaran pokok utang pemerintah.

Sebelumnya Zulkifli Hasan dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR ketika berpidato di sidang MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun, yang 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

Atas tudingan Sri Mulyani tersebut Zulkifli Hasan bereaksi. “Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pidato saya di Sidang Tahunan MPR yang meminta pemerintah memperbaiki manajemen pengelolaan hutang sebagai politis dan menyesatkan. Jadi, siapa yang menyesatkan?,” kata politisi PAN ini dikutip dari keterangannya, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

“Perlu ibu Sri Mulyani ketahui bahwa sumber data yang kami sampaikan adalah berbasiskan Nota Keuangan 2018. Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut: Tidak terdapat pos pembayaran pokok hutang dengan nilai RP 396 triliun sebagaimana yang dimaksud ibu Sri Mulyani; Kami hanya menemukan pos pembayaran bunga hutang sebesar Rp 238 triliun dan pembiayaan hutang sebesar Rp 399 triliun (mendekati Rp 400 triliun),” jelas Zulkifli Hasan lagi.

Baca Juga:  Kemendagri Dukung Penuh Transformasi di Bidang Kesehatan

Baca juga: Window Dressing, Bukti Sri Mulyani Politisi

Ketua MPR ini menuturkan, soal total beban hutang, anggaplah data pembayaran pokok hutang yang disampaikan Sri Mulyani sebesar Rp 396 triliun benar, maka bila ditambah dengan pembayaran bunga hutang sebesar Rp 238 triliun sama dengan Rp 634 triliun dan ini adalah total beban hutang yang sebenarnya. “Karena kita tidak mungkin membayar hutang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunganya setiap tahun,” jelas pria yang akrib disapa Zulhas ini.

Selanjutnya, anggaran kesehatan dan desa Zulhas menyajikan data seperti tertulis sebagai berikut.

zulkifli hasan, sri mulyani
Data Zulkifli Hasan yang dibacakannya di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2018. (Istimewa)

“Ibu Sri Mulyani mengungkit-ungkit bahwa sebagian utang dibuat pada pemerintahan sebelum Jokowi, khususnya ketika saya masih menjabat Menteri Kehutanan pada pemerintahan pak SBY periode 2009-2014. Saya rasa ibu Sri Mulyani lupa bahwa ibu juga sempat menjadi bagian dari pemerintahan SBY. Sebagai Menhut saya tidak bisa membuat kebijakan tentang hutang. Tapi ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan era pak SBY dulu jelas punya kewenangan untuk menentukan berapa banyak kita berhutang dan berapa bunganya. Kenapa sekarang malah menyalahkan masa lalu?,” bebernya.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Sampaikan Nota KUA PPAS Kepada DPRD

Baca juga: Perbedaan Mencolok Zeti Akthar Aziz dan Sri Mulyani Indrawati

Zulhas menambahkan, MPR adalah lembaga politik yang menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Menjadi kewajiban konstitusional ketua MPR untuk mengingatkan pemerintah dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

“Perlu dicatat bahwa Sidang Tahunan MPR 16 Agustus lalu saya juga sampaikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi-JK yang saya dukung atas beberapa capaiannya,” tuntasnya. (eda/gdn)

Editor: Gendon Wibisono & Banyu Asqalani

Related Posts

1 of 2.693