Ekonomi

Siapa Mafia Daging Sapi?

Ilustrasi/Foto via Antara/Yustinus Agyl
Ilustrasi/Foto via Antara/Yustinus Agyl

NUSANTARANEWS.CO – Siapa Mafia Daging Sapi? Instruksi Presiden Joko Widodo agar menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80.000 per kilo tidak berjalan sesuai rencana. Hal itu disebut-sebut akibat ulah regulator yang masih terperangkap pada kepentingan pemburu rente atau mafia pangan. Akibatnya, konsumen atau masyarakat selalu didera secara laten oleh permainan-permainan yang dimanuver oleh sekelompok kepentingan mafia pangan plus elit politik. Demikian ungkap Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) Ismed Hasan Putro di Cikini, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Ismed Hasan Putro mengatakan pemerintah lebih sibuk menjaga citra dirinya sehingga ruang-ruang lobi dan negosiasi terbuka lebar. “Ketika negosiasi itu terjadi, datanglah para petani, peternak berdasi di hotel melobi pemerintah dan bertransaksi akan kuota impor. Nah, kuota itulah yang menguntungkan segelintir orang mafia pangan itu dan mendera masyarakat dan para petani,” ungkapnya. (Baca juga: Pencitraan Jokowi Penyebab Harga Daging Sapi Mahal).

Baca Juga:  Sebut Tak Transparan, Dewan Jawa Timur Kesulitan Akses SIPD Pemprov

Ulah permainan para mafia pangan itu membuat sejumlah kalangan mengusulkan ide-ide yang dianggap sebagai solusi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha misalnya, menyarankan agar pemerintah menghapus sistem kuota impor sapi digantikan dengan skema pengenaan tarif. Ketua KPPU Syarkawi Rauf menilai, skema tersebut lebih efektif dan mampu menambah pasokan sehingga harga daging sapi di dalam negeri bisa dijangkau masyarakat.

Selain itu, ketidakmampuan pemerintah menstabilkan harga daging sapi memicu kepanikan pasar karena kesalahan pemerintah dalam menjaga ketersediaan daging. “Kartel itu terbentuk dari regulasi yang kurang tepat, KPPU tetap melakukan penegakan hukum namun tidak akan berdampak besar jika regulasinya tidak dibenahi,” ujar Syarkawi Rauf di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Ia menambahkan, adanya praktik kartel akibat kesalahan kebijakan pemerintah berdampak besar pada masyarakat yang harus menanggung harga tinggi sebagai konsumen akhir. Pemerintah sendiri konsisten dengan menerapkan sistem kuota impor yang membuka ruang seluas-luasnya kepada para mafia. Syarkawi menyebutkan bahwa pada tahun 2015 lalu saja terjadi tindakan kartel yang terbukti dilakukan oleh sebanyak 32 perusahaan feedloter. Alhasil, berkurangnya jumlah pasokan daging sapi di pasar-pasar tradisional yang disebabkan adanya penahanan pasokan dari perusahaan feedloter ke rumah pemotongan hewan sehingga menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi.

Baca Juga:  DPRD Nunukan Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar RAPBD TA 2023

Lantas siapa mafia daging sapi yang dimaksud sehingga harganya malah justru naik, berbalik arah dengan keinginan Jokowi? “Barangkali daging walaupun dia tetap agak bertahan tinggi, ada kenaikan sedikit, tetapi tidak banyak,” aku Menko Perekonomian Darmin Nasution usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/6/2016) sore. (Er/Ed)

Artikel terkait: Ini Biang Kerok Harga Daging Sapi Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

Related Posts

1 of 3,050