NUSANTARANEWS.CO, Jakartab – Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dijadwalkan bakal memimpin rapat pleno pengurus DPP, Rabu (11/10/2017). Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Sarmuji mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan kabar soal pleno, meskipun belum mendapat undangan resmi.
“Saya sudah dapat kabar dari sekjen (Sekjen Idrus Marham) bahwa kami akan rapat pleno. Tapi undangannya sampai sekarang masih belum sampai ke saya belum sampai ke pengurus,” ujarnya di Jakarta ditulis, Rabu (11/10/2017).
Sarmuji yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan, bahwa Novanto sendiri yang bakal membuka pleno besok. “Kabarnya ketua umum (Setya Novanto) yang aman mempimpin. Karena ketua harian saya dengar masih ada di Jepang,” kata dia.
Sarmuji mengatakan bahwa dalam rapat pleno beso, akan membahas banyak hal. Antara lain mengenai Rakernas Partai Golkar, HUT Partai Golkar, kondisi terkini partai, hingga mengenai perombakan serta restrukturisasi kepengurusan DPP.
“Yang kita sudah dengar agendanya pasti persiapan HUT partai, laporan panitia penyelenggara, kemungkinannya ketum juga akan menyampaikan perihal revitalisasi,” ungkapnya.
Sarmuji yakin Novanto pasti telah memiliki pertimbangan dan pandangan sendiri terkait rencana perombakan itu. Sebab, dalam forum Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan telah merekomendasikan kepada Ketum untuk melakukan revitalisasi kepengurusan DPP.
Sarmuji menilai, peserta rapat pleno DPP akan menerima keputusan Novanto karena hal itu merupakan merekomendasi pada forum Rapimnas. “Ya memang apakah perlu revitalisasi itu atau tidak itu ketum yang tahu, tapi memang di dalam rapimnas pernah kita merekomendasikan supaya dilakukan revitalisasi terhadap pengurus dan itu diserahkan pada ketum di Rapimnas Balikpapan,” jelas dia.
Untuk diketahui, salah satu restrukturisasi yang menjadi sorotan adalah pemecatan Yorrys Raweyai dari posisi Korbid Polhukam DPP Golkar. Dalam beberapa kesempatan, Yorrys mengklaim Airlanggo Hartarto merupakan calon kuat pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.
Hal itu menyusul hasil Tim Kajian Elektabilitas Partai soal anjloknya elektabilitas Golkar pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi e-KTP.
Pewarta: Richard Andika
Editor: Ach. Sulaiman
