Connect with us

Hukum

Setnov Masih Menyankal Dirinya Terlibat Korupsi e-KTP

Published

on

Setya Novanto (Setnov) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2018). (Foto: NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan hingga saat ini Lembaga Antirasuah itu belum mendapat informasi baru yang signifikan dari terdakwa Setya Novanto (Setnov).

Setnov rupanya masih menyangkal keterlibatannya dalam skandal korupsi dalam mega proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri selama persidangan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Sejauh ini informasi yang saya terima belum ada informasi signifikan yang disampaikan oleh terdakwa dan kita tahu di persidangan itu masih berupa sangkalan-sangkalan,” kata Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Perihal pengajuan permohonan Setnov untuk menjadi Juctice Collaborator (JC) kepada KPK, dalam tanggapannya Febri bersandar pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Kalau mengacu pada aturan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ataupun Surat Edaran MA, maka tentu kami harus cermati syarat-syarat seorang JC tersebut, termasuk salah satu di antaranya pengakuan perbuatannya dan membuka pihak lain yang lebih besar,” tanggapnya.

Loading...

Baca: Mengaku Akan Tertib, Setnov Ajukan JC?

Febri pun menyatakan bahwa KPK tetap akan melihat proses persidangan untuk melihat apakah mantan Ketua DPR itu akan mengakui perbuatannya. “Nanti kami lihat saja apa yang disampaikan oleh Setya Novanto di persidangan. Misalnya, pertama apakah mengakui perbuatannya, itu akan kami lihat. Kami simak sama-sama,” ungkapnya.

KPK, tambah dia, juga akan melihat apakah mantan Ketua Umum Partai Golkar itu bisa mengungkap peran pihak yang lebih besar dalam perkara korupsi e-KTP. “Peran dari pihak-pihak lain itu tentu kami akan lihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain karena penanganan kasus korupsi itu tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” kata Febri. (Yahya/RA)

Baca Juga:  KPK: Kewenangan Penuntutan Tak Berhubungan Dengan IPK

Editor: Achmad S.

Loading...

Terpopuler