Politik

Setelah Politik Genderuwo, Kini Muncul Istilah Politik Tuyul

Manuver Elektabilitas Menuju Pilpres 2019
Menuju Pilpres 2019 Banyak Muncul Istilah Politik, mulai dari Genderuwo, hingga Istilah Politik Tuyul. (Foto: Vote Indonesia)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Istilah-istilah tak lazim tampaknya mewarnai pesta Pemilu dan Pilpres 2019. Setelah muncul istilah politisi sontoloyo dan politik genderuwo, kini muncul politik tuyul.

“Awas ada politik tuyul di Pilpres 2019 yang suka nyopet dan ngilangin suara di kotak-kotak suara di KPUD, PPK dan PPS,” ucap politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

“Politik tuyul biasanya sering digunakan oleh incumbent-incumbent di setiap perhelatan pemilihan umum,” sambung Arief.

Menurut dia, politik tuyul terstruktur dan ssangat massif dalam mencuri dan merubah suara. Biasanya, kata dia, dimulai dari mem-framing opini di media massa dengan mengunakan lembaga-lembaga survei dan propaganda kinerja incumbent yang palsu.

“Dan melakukan kegiatan pemerintahan sambil bagi-bagi sembako sebagai sajennya kepada masyarakat,” sebutnya.

Langkah berikutnya, Arief melanjutkan, mengacaukan jumlah DPT pada saat Pilpres. Kemudian, mengunakan peralatan IT yang digunakan tuyul untuk menyedot dan menghilankan suara. “Semua itu agar si politik tuyul bisa leluasa diterapkan oleh incumbent,” ujarnya.

Baca Juga:  Dukung Duet Gus Fawait-Anang Hermansyah, Partai Gelora Gelar Deklarasi

“Ada juga politik babi ngepet dengan strategi mendekati dan mengesek-gesek pihak-pihak yang bisa diajak nyolong dan merubah hasil suara Pemilu,” ucap Arief.

Tahu tidak, ucapnya, politik tuyul dan politik babi ngepet lebih mengerikan dari politik genderuwo. “Yang kata kangmas Joko Widodo bisa nakut-nakutin, dan mengkhawatirkan serta menciptakan kebencian di masyarakat. Sebab, politik tuyul dan politik babi ngepet ini sama saja menipu rakyat selama lima tahun loh!,” sebutnya.

Karena itu, dia melanjutkan, rakyat mesti pandai-pandai mencium adanya gelagat akan ada politik tuyul dan politik babi ngepet pada Pemilu 2019.

Nah masyarakat kami himbau untuk waspada dan mengececk apakah namanya terdaftar di DPT tidak, juga mengawasi jalannya pemilihan di TPS, perhitungan suara dari tingkat TPS hingga KPUD,” imbaunya.

Sementara untuk menangkal politik tuyul dan politik babi ngepet ialah mempersiapkan lebih banyak saksi, mulai dari tingkatan TPS hingga KPUD.

“Serta perangkap untuk tuyul-tuyul dan babi ngepet yang disuruh tuannya nyolong dan ngerubah hasil suara pilihan masyarakat dalam Pilpres nanti,” pungkasnya.

Baca Juga:  Tanah Adat Merupakan Hak Kepemilikan Tertua Yang Sah di Nusantara Menurut Anton Charliyan dan Agustiana dalam Sarasehan Forum Forum S-3

(eda/edd/bya)

Editor: Almeiji Santoso

Related Posts

1 of 3,147