NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono melihat hingga saat ini minat masyarakat di Jatim untuk mengikuti kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Jatim masih minim dengan prosentase 60 persen. Agung mengakui bahwa selama ini masyarakat banyak mengeluh pelayanan BPJS. Mengingat BPJS belum mampu mencapai sukses 4 H, yakni happy BPJS, happy pasien, happy provider dan happy dokter.
“Saat ini masih mencapai 1 H, yakni happy BPJS. Maka hari ini diberi langkah untuk menuju tahapan ke-3. Karena masing-masing kab/kota sudah dikasih workshop, dan pemantapan. Maka kita undang 3 daerah antara lain Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kabupaten Banyuwangi,” katanya di Surabaya, Selasa (28/3/2017).
Agung mengatakan oleh sebab itu nantinya tiga daerah tersebut akan menjadi pilot project pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di tahun 2019 mendatang. Politisi yang berangkat dapil III tersebut mengakui bahwa peserta BPJS belum mencapai 60 persen.
Kabupaten Banyuwangi saja baru mencapai 50 persen, Kota Kediri 58 persen. Dengan pilot project bisa diharapkan berjalan total. “Kalau perlu pakai APBD seperti di DKI Jakarta, orang mampu dibayar asal mau menjadi peserta kelas 3,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Divisi Regional Jatim, Handaryo mengakui pelayanan BPJS masih perlu diperbaiki. Namun untuk perbaikan BPJS tidak bisa melakukan pengelolaan sendiri karena tidak dapat mengatur rumah sakit, tidak bisa mengatur ketersediaan tempat tidur, dan tidak dapat memberi kepastian jumlah dokter yang dibutuhkan.
“Kita terus memantau pelaksanaan di lapangan, dan evaluasi untuk memberi penyelesaian. Kita adalah dunia layanan jasa, maka komitmen semua kekurangan untuk di perbaiki,” tegas Handaryo.
Penulis: Tri Wahyudi