Lintas Nusa

Seperlima Masyarakat Kulonprogo Berada di Bawah Kemiskinan?

Kabupaten Kulonprogo. Foto IST
Kabupaten Kulonprogo. Foto: IST

NUSANTARANEWS.CO – Menjelang Pilkada 2017, kepemimpinan Kabupaten Kulonprogo, DIY mendadak dapat sorotan menyusul beredarnya data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016. Dilansir dari laman resmi Pemkab Kulonprogo, data BPS menunjukkan bahwa dalam rentang waktu lima tahun terakhir, masyarakat Kulonprogo seperlimanya masih berada di bawah garis kemiskinan.

Data terakhir laporan dari BPS tahun 2015 angka kemiskinan di Kulonprogo sebesar 88.130 orang, atau 21,40% dari total penduduk kabupaten yang akan didirikan bandara internasional baru itu.

“Artinya, kepemimpinan selama 5 tahun tersebut menjadikan Kulonprogo Kabupaten paling miskin se-DI. Yogyakarta, di mana sudah dikalahkan oleh Kabupaten Gunungkidul yang lebih inovatif dalam kebijakan pembangunan dan berpihak pada partisipasi masyarakat,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada nusantaranews di Kulongprogo, Sabtu (28/1/2017).

Menurut sumber tersebut, dijadikannya Bupati Kulonprogo sebagai ikon terbaik tingkat nasional dalam kerangka layanan kesehatan dan bedah rumah untuk masyarakat miskin justru bertolakbelakang dengan kesejahteraan masyarakat setempat dalam rentang waktu lima tahun terakhir.

Baca Juga:  Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Bertema ‘Pengamanan Aset Digital’

“Banyak orang menilai kepemimpinan Hasto–Tedjo sukses luar biasa selama 5 tahun terakhir. Benarkah demikian? Sudah banyak piala diraih, sudah banyak piagam didapat dengan status membanggakan oleh pasangan Bupati Hasto-Tedjo. Bahkan sang bupati menjadi salah satu ikon terbaik tingkat nasional dalam kerangka layanan kesehatan dan bedah rumah untuk masyarakat miskin. Hal tersebut dianggap sebagai terobosan baru dalam model kepemimpinan nasioanal yang konon dianggap pemimpin inovatif. Namun sesungguhnya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kesejahteraan masyarakat Kulonprogo dalam lima tahun terakhir,” papar dia.

Lebih lanjut lagi, pola kebijakan di Kulonprogo diperparah dengan kondisi tidak berimbangnya antara pembangunan kota dan desa. “Di mana desa-desa dengan status miskin tidak pernah bisa berharap mendapatkan bantuan pembangunan yang kongkret oleh pemerintah daerah Kulonprogo,” ujarnya.

Sehingga dampaknya, desa-desa miskin tetap miskin dan tidak mampu bangkit untuk membangun ekonomi warganya. Bahkan Kabupaten Kulonprogo mempunyai kesenjangan pembangunan antar wilayah paling tinggi juga se-DI Yogyakarta. Di mana pembangunan ekonomi pedesaan tidak tumbuh sama sekali, bahkan mengalami kesenjangan jurang ekonomi antara jumlah orang kaya makin sedikit, dan jumlah orang miskin paling banyak di pedesaan Kulonprogo.

Baca Juga:  Banyaknya Hoax Gempa Tuban, Ini Pesan Khofifah

“Artinya, jika dibiarkan warga desa-desa di Kulonprogo akan terjebak dalam kemiskinan absolut atau miskin mutlak tanpa perubahan karena pemerintah daerah Kulonprogo selama 5 tahun terakhir tidak berpihak kepada desa sebagi subyek pembangunan,” tukas dia menyudahi. (red/ed/nn)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 427