NUSANTARANEWS.CO, Jakarta — Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengungkapkan pemerintah tidak akan menunda proyek pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
Hal itu terungkap usai asosiasi ini melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) baru-baru ini.
“Kalau kita lihat dari audiensi dengan bapak Dirjen (Rida Mulyana) sangat konstruktif dan progresif. Kita lihat ada titik terang industri menuju perubahan yang baik bagi investasi,” ujar Arthur lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Dia meyakini, proyek EBT yang selama ini diprediksi mangkrak, akan menemui titik terang ke depan.
Sebelumnya disebutkan sebanyak 142 proyek EBT senilai Rp 1,17 triliun yang dikerjakan Kementerian ESDM mangkrak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, banyak pembangkit listrik EBT yang rusak dan terbengkalai setelah dibangun.
“Kita sudah konfirmasi, EBT tidak akan ditunda,” ujar Arthur. Dia mengatakan, pemerintah dan parlemen sudah sepakat EBT tidak termasuk yang akan ditundah, menyusul merebaknya depresiasi rupiah akhir-akhir ini.
Titik terang lainnya, APLSI juga menyambut positif tawaran pemerintah untuk membantu membenahi iklim investasi di EBT. Pemerintah melalui Dirjen EBTKE berharap agar APLSI memberikan masukan secara tertulis regulasi-regulasi apa saja yang dianggap menghambat pertumbuhan investasi EBT.
“Kita akan siapkan dan memberikan masukan, peraturan atau regulasi mana saja akan segera kita serahkan ke pemerintah. Kita sama-sama ingin menyukseskan target-target pemerintah di EBT ke depan,” ucap Arthur.
Terakhir, pemerintah juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop atau listrik surya atap dalam waktu dekat. Dikatakan Arthur, pihaknya akan meningkatkan komunikasi dengan Dirjen EBTKE, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral agar industri EBT dapat tumbuh dengan baik ke depan.
“Masa depan energi kelistrikan ini ada di EBT. APLSI akan membantu dan memberikan yang terbaik sebagai bagian dari stakeholder di industri ini,” papar dia.
Arthur mengatakan, pemerintah telah menargetkan porsi EBT di energi listrik nasional mencapai 23 persen pada tahun 2025. Sebab itu, semu pihak mesti mendukung target tersebut, termasuk dari kalangan dunia usaha.
“Di bebankan ke pemerintah semata saya kira ini terlalu berat. Pengusaha swasta nasional juga siap memberi dukungan,” pungkasnya. (eda/gdn)
Editor: Gendon Wibisono
