NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pergerakan Pemuda Merah Putih (PP Merah Putih) sependapat dengan sejumlah pihak yang menjuluki Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai rezim neolib (neoliberalisme). Pasalnya pemerintah lebih cenderung tuntuk terhadap kepentingan asing.
Koordinator PP Merah Putih, Wenry Anshory Putra menjelaskan alasan persetujuaanya tersebut. “Sebab pemerintahan saat ini tidak belajar dari sejarah, di mana seluruh resep ekonomi politik selalu diabdikan kepada kepentingan modal asing,” kata Wenry kepada NUSANTARANEWS.CO, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Wenry menyampaikan mengapa tempo waktu pihaknya tegas menyatakan bahwa pemerintahan saat ini sama saja tidak menjalankan amanat konstitusi Pancasila dan UUD 1945.
“Makanya, kita mendorong Pemuda dan Mahasiswa membuka dialog di Kampus-kampus untuk mengevaluasi arah kebijakan Pemerintahan (Jokowi-JK) saat ini yang tidak menjalankan amanat konstitusi Pancasila dan UUD 1945,” jelasnya.
Menurut dia, hal ini harus dijadikan stimulus. “Pemuda dan Mahasiswa harus berani tampil dan berani debat terbuka,” seru dia.
“Intinya, kita tidak mutlak anti modal asing, tapi kita mendesak Pemerintah harus terbuka dan transparan terkait strategi pembangunan yang dijalankan. Mereka harus menjelaskannya kepada masyarakat,” pintanya.
Koordinator PP Merah Putih itu menegaskan bahwa Kepentingan masyarakat harus lebih utama.
Pewarta/Editor: Achmad S.
