Connect with us

Hukum

Selama Hukum Masih Jadi Alat Politik Penguasa, Percuma Bernegara!

Published

on

Hukum Sebagai Alat Politik Penguasa (Ilustrasi)

Hukum Sebagai Alat Politik Penguasa (Ilustrasi)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin tak habis pikir, mengapa semua hal di negara ini selalu diselesaikan secara politis? Dirinya mengaku gusar dengan situasi bangsa sekarang.

“Jika bangsa ini begini terus, kapan kita akan mengelola negara? Semua tidak ada yang beres di bangsa ini. Iya, saya berani mengatakan ini! Tidak ada yang beres,” ujar Ujang, akhir Juli 2018 lalu di kawasan Jakarta Timur.

Ujang mengatakan, sampai kapanpun sistem demokrasi di Indonesia tidak akan pernah bisa maju. Jika pendidikannya masih rendah. Kemudian penegakan hukumnya masih hancur. Hukum masih bisa dimainkan dan dikondisikan.

“Indikator ini tidak ada semua. Jadi demokrasinya pasti gak bener. Contoh penegakan hukum. Negara demokrasi Barat, kalau Mas pernah ke Barat itu koridor hukumnya jalan. Jadi hukum itu ya taat pada asas hukum,” tegasnya.

Ia mencontohkan di Jepang, Amerika dan di beberapa negara maju, semua penyelenggara negara taat dan menjunjung tinggi hukum. Bahkan di sana di Jepang, ketika seorang elit telah terindikasi kasus, mereka dengan gagah berani mundur dari jabatannya.

“Nah di kita tidak. Hukum menjadi alat untuk menyandera orang lain. Hukum menjadi alat untuk menyerang orang lain,” kata dia.

Baca Juga:
Maki MK Goblok, OSO Diminta Tahu Posisi Diri
Ini Penyebab Senator Indonesia Gagal Total Perjuangkan Daerahnya

Untuk itulah Ujang menekankan bahwa jika situasi penegakan hukum dan sistem penyelenggaraan negara masih seperti itu, maka lanjut dia, persoalan demokrasi di Indonesia dijamin tidak akan tuntas sampai kapanpun.

“Apalagi kita berbicara tentang indeks pendapatan masyarakat yang masih banyak miskin. Orang dikasih sepeluh ribu rupiah milih, orang dikasih dua puluh ribu rupiah milih. Nah ini persoalan. Ini karena indikator tadi itu tidak jalan dan tidak ada,” katanya.

“Nah misal kalau indikatornya ada nih! Misal masyarakatnya agak sejahtera dikit, pendidikannya agak tinggi dikit jadi masyarakat rasional, dan penegakan hukum sedikit jalan saja, kita bisa menjadikan negara ini menjadi negara maju,” terang dia.

Pertanyaa, kenapa kok tidak jalan? Ujang menjelaskan ya karena itu tadi, karena indikatornya tidak ada. “Yang ada apa? Yang ada hanya demokrasi prosedural. Bukan subtansial! Jadi esensi demokrasinya pun bukan untuk mensejahterakan rakyat dan membangun ketatanegaraan secara baik,” tandasnya.

Editor: Romadhon

Komentar

Advertisement

Terpopuler