Connect with us

Politik

Selama 4 Tahun, Pemerintahan Jokowi Dinilai Tak Hadir di Tengah-tengah Masyarakat

Published

on

(ILUSTRASI): Kesenjangan sosial-ekonomi. Foto: Blog Unnews

(ILUSTRASI): Kesenjangan sosial-ekonomi. Foto: Blog Unnews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Selama 4 tahun, pemerintahan Jokowi dinilai tak hadir di tengah-tengah masyarakat. Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Anggawira memandang pemerintahan Jokowi tidak mampu menghadirkan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai acuh, lambat dan kurang dalam mengantisipasi kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai contoh dia menyebut pemerintah gagal mengantisipasi kasus campak dan gizi buruk (stunting) yang menimpak suku Asmat tahun lalu.

“Saya sangat prihatin, banyak anak di negeri ini yang kelaparan dan kekurangan gizi hingga mengakibatkan mereka meninggal dunia. Pemerintah saya rasa lambat, acuh dan tak tampak kehadiran pejabat-pejabat pemerintah untuk membantu mereka yang membutuhkan,” kata Anggawira, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Kasus stunting di Indonesia mulai menjadi perhatian pemerintah pasca ratusan anak suku Asmat di Papua meninggal dunia akibat busung lapar dan gizi buruk pada April 2018 lalu. Para pengamat menyebut angka stunting akibat gizi buruk yang menimpa anak-anak Indonesia adalah yang terburuk dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Menurut data Bank Dunia, sebanyak 1 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting. Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada 9 juta anak Indonesia mengalami stunting atau kekurangan gizi, baik di perdesaan maupun perkotaan. Fakta ini mencerminkan bahwa perkembangan otak terganggu yang akan mempengaruhi peluang masa depan anak-anak.

Stunting terjadi akibat kemiskinan yang mendera masyarakat. Dan jika terus dibiarkan stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia, hingga mencapai Rp 300 triliun per tahun.

Loading...

Stunting merupakan ancaman terhadap keberlanjutan generasi, sehingga bukan persoalan sepele. Menteri PMK Puan Maharani sendiri mengakui bahwa kasus malnutrisi seperti gizi buruk dan stunting masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Ia mengingatkan, persoalan stunting tidak saja menganggu pertumbuhan tumbuh anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas pada usia dewasa. Pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk mengatasi kasus yang sangat memprihatinkan ini. Presiden Joko Widodo kemudian menggelar pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7) guna membahas stunting.

Anggawira menuturkan, permasalahan sosial tersebut sangat ironis karena Indonesia dikenal sebagai negari kaya dan subur tetapi tidak mampu memakmurkan rakyatnya. “Akibat penguasa yang lalai,” cetusnya.

Baca Juga:  Ingin Memanage Diabetes? Menjadi Vegan Salah Satu Solusinya

“Memang sangat disayangkan. Kita tinggal di negeri yang sangat kaya, tapi masih banyak rakyat yang belum makmur dan sejahtera,” tambah dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Prabowo dalam Pidato Kebangsaan di JCC pada Senin (14/1), bahwa Indonesia adalah negara yang kaya tetapi rakyatnya miskin. Indonesia saat ini telah melupakan sejarah keras bangsanya sendiri.

“Kita harus ingat, persaingan antar bangsa itu keras. Sejarah peradaban manusia ribuan tahun itu keras. Jangan kita bergantung pada bangsa lain. Jangan kita berharap bangsa lain akan baik dan kasihan pada kita,” ujar Prabowo.

(eda/anm)

Editor: Gendon WIbisono

Loading...

Terpopuler