Khazanah

Selain Soal Situasi Jelang Pemilu 2019, Ini Bahasan Lain Munas Alim Ulama dan Konbes NU

Selain Soal Situasi Jelang Pemilu 2019, Ini Bahasan Lain Munas Alim Ulama dan Konbes NU, nusantaranewsco
PBNU menggelar Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 pada 27 Februari-1 Maret 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Banjar, Jawa Barat. Munas ini mengambil tema Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat. (Foto: Achmad Sulaiman/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas mengungkapkan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 membahas soal lain selain situasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

“Munas Alim Ulama membahas berbagai hal penting terkait keagamaan dan kebangsaan,” kata Robikin, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Dia menerangkan, Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

“Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia,” terangnya.

Robikin menegaskan, Nahdlatul Ulama didirikan dengan dua mandat besar yaitu peran dan tanggung jawab keagamaan (mas’ūliyah dīniyah) dan peran dan tanggung jawab kebangsaan (mas’ūliyah wathaniyah).

“NU bukan hanya terpanggil untuk mengurus masalah ubudiyah, fikrah dīniyah, atau harakah Islâmiyah, tetapi juga masalah-masalah kebangsaan,” tegas Robikin.

PBNU menggelar Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 pada 27 Februari-1 Maret 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Banjar, Jawa Barat. Munas ini mengambil tema Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat.

Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan Munas Alim Ulam dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat kali ini akan membahas sejumlah masalah penting yang diklasifikasi dalam Masâil Wâqi’iyah (mencakup bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game dan sel punca); Masâil Maudlûiyah (masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam Nusantara dan politisasi agama) dan Masûil Dîniyah Qanûniyah (RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).

“Di bagian Rekomendasi, NU tengah mengkaji agar pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjan,” pungkasnya.

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 3,156