Sekali Lagi, Negara Tidak Boleh Meminta Maaf Kepada PKI

NUSANTARANEWS.CO – Kudeta yang disertai pembantaian terhadap kelompok masyarakat politik lain oleh PKI telah menyimpan rasa trauma besar bagi bangsa dan warga di Indonesia sehingga setiap gejala sosial yang memiliki asosiasi dengan PKI akan dengan mudah menyentuh ketersinggungan masyarakat di Indonesia.

Gerakan PKI tidak serta merta punah di Indonesia. Mereka saat ini masih eksis membangun pengaruhnya melalui gerakan terselubung di sejumlah kegiatan kemasyarakatan. Hal ini pernah diungkapkan Ketua PPKI, Usman Sadikin kepada redaksi beberapa waktu lalu. Dan menurutnya, seluruh komponen bangsa wajib mewaspadai berbagai gelombang politik yang digerakkan oleh PKI.

Sebab, PKI sebagai sebuah entitas politik dengan ideologi Marxis-Leninis memiliki cita-cita bersama untuk menguasai Indonesia demi membangun peradaban berdasarkan ideologi komunis. Kendati kudeta yang dilancarkan mereka di Indonesia pada tahun 1948 gagal, bukan berarti kaderisasi mereka tidak jalan.

Kalau dulu PKI sempat menyusup ke TNI, setelah dibubarkan mereka justru mencari ruang lain. Dan celakanya, ruang itu adalah Islam. Mengapa masuk Islam? Menurut Usman Sadikin, PKI menganggap Islam adalah tempat paling aman untuk bersembunyi dan melindungi diri. Dan parahnya, PKI dalam melakukan penyusupan menggunakan sistem sel untuk melakukan perekrutan kader. Sistem sel ini dibangun secara struktur. Dan sistem sel ini tidak terputus karena tak menggunakan pemimpin supaya sulit dideteksi.

Setelah kader tersebut ditetapkans sebagai agen, mereka diutus untuk aktif memasuki berbagai lembaga-lembaga negara. Mereka menampilkan dirinya dalam satu evolusi gerakan kamuflase sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya.

Baca Juga:  Menolak Lupa, Ketika Ulama Jadi Tumbal Arogansi Komunis

Namun beberapa tahun terakhir, terutama pasca dibukanya keran demokrasi para pembela PKI mulai menunjukkan batang hidungnya. Sejumlah aksi digalakkan, seperti seminar, diskusi hingga acara simposium. Pada 2016 lalu, celakanya pemerintah justru memfasilitasi acara Simposium 65 karena desakan negara harus meminta maaf kepada PKI. Padahal, kalau mau jujur, harusnya PKI yang meminta maaf kepada negara, tetapi negara tidak pernah meminta hal itu. Pasalnya, peristiwa-peristiwa masa lampau sudah seharusnya jangan diungkit lagi karena telah menjadi aib masa lalu.

Desakan agar negara meminta maaf sampai saat ini masih terus digaungkan oleh para pembela PKI. Lantas bagaimana kalau para petani, kiai, santri dan anggota TNI yang jadi korban mendesak PKI juga meminta maaf atas pembantaian yang mereka lakukan pada masa lalu itu?

Anehnya, pemerintah justru memfasilitasi Simposium 65 yang membuat desakan agar negara meminta maaf semakin menguat.

Terbaru, para pembela PKI kembali menggelar agenda seminar nasional di Jakarta selama dua hari, yakni 16-17 September 2017. Berdasarkan informasi, seminar yang dilaksanakan selama dua hari itu akan mengupas tuntas aksi PKI pada 1948 dan 1965 silam.

“Mereka telah menuduh ada pemalsuan dan manipulasi sejarah versi Orde Baru atas peristiwa 1965. Mereka ingin, sejarawan dan akademisi, aktivis sosial, serta korban/penyintas 65, mau mengikuti versi sejarah yang mereka seminarkan, bahwa PKI tidak bersalah. Mereka beralasan perlu adanya resolusi bagi pengungkapan kebenaran sejarah atas peristiwa1965,” kata pemerhati Militer Eko Ismadi dalam keterangan tertulis yang dikutip redaksi, Jakarta, Kamis (14/9).

Apakah pemerintah kembali memfasilitasi agenda tersebut? Atau menggebuk PKI ketika mereka muncul, seperti janji Presiden Joko Widodo tempo hari? (ed/berbagai sumber)

Baca Juga:  Dukung Jokowi, Banser Minta Aparat Lakukan Perluasan Wilayah Sisir Anasir PKI

(Editor: Eriec Dieda)