NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sejumlah proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bekasi disebut bermasalah. Padahal, Bekasi merupakan daerah industri terbesar se-Asia Tenggara. Namun, di sisi lain daerah ini masih dianggap ketinggalan.
“Berbicara Kabupaten Bekasi, kadang sering membuat kita mengernyitkan dahi. Kabupaten yang katanya daerah industri terbesar se Asia Tenggara, namun di sisi lain daerah ini masih dianggap ketinggalan,” kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
“Contohnya dari segi infrastruktur jalan, padahal setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memiliki program pengembangan infrastruktur pemukiman, berupa perbaikan jalan,” sambung dia.
Jajang mengungkapkan, untuk satu program ini anggaran yang dihabiskan bisa sampai miliaran rupiah. “Contohnya program pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 menghabiskan duit sebesar Rp 3.994.796.450,” sebutnya.
Center for Budget Analysis (CBA) menuduga, kata dia, program pengembangan infrastruktur Pemkab Bekasi yang digunakan dari pos belanja modal dan berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, hanyalah akal-akalan guna merampok duit rakyat alias proyek bancakan.
Ini alasan dugaan CBA. Pertama, dari 12 proyek pengembangan infrastruktur di tahun 2017, 8 di antaranya diduga kuat bermasalah. Hal ini disebabkan karena adanya kekurangan volume pekerjaan.
“Uang yang dikeluarkan oleh penyedia proyek dalam hal ini Pemkab Bekasi tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan,” katanya.
Kemudian, berikut 8 proyek yang dimaksud Jajang. Pertama, Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan Jl. Siemens senilai Rp 97.542.000, proyek ini dilaksanakan oleh CV HJU.
Kedua, Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan–Jalan Sasak Jarang senilai Rp 187.055.000, dilaksanakan oleh CV MP
Ketiga, Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan–Jalan Swadaya (samping Masjid Jatimulya) senilai Rp 194.329.000 dilaksanakan oleh CV GJ.
Keempat, Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan–Jalan Kp. Legon RT.05/RW.05 Jatimulya senilai Rp 187.349.000 dilaksanakan oleh CV SPJ.
Kelima, Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan–Jalan Wijayakusuma (Santoso) RT.10/RW.11 Jatimulya, senilai Rp 179.350.000 dilaksanakan oleh CV RFS.
Keenam, Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan–Jalan Mawar Kampung Legon senilai Rp 178.651.000 dilaksanakan oleh CV DP.
Ketujuh, Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan–Jalan Lingkungan RT.05/RW.18 Wanasari Cibitung senilai Rp 109.547.000 dilaksanakan oleh CV CT.
Kedelapan, Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan – Jalan Lingkungan RT.13/RW.18 Wanasari Cibitung, senilai Rp 194.586.000. Dilaksanakan oleh CV SCB.
“Dalam pelaksanaan 8 Proyek di atas, ditemukan modus yang sama berupa kekurangan volume pekerjaan. Contohnya pekerjaan berupa jalan beton rigid K-350, segmen badan jalan yang dikerjaan ketebalannya di bawah spesifikasi kontrak (di bawah 15 cm),” ungkap CBA.
Hal ini bukan hal sepele, lanjut Jajang. “Seolah-olah oknum Pemkab Bekasi kongkalikong dengan pihak swasta, mengerjakan proyek jalan seenaknya karena kalau cepat rusak sudah pasti dimasukan lagi ke proyek tahun selanjutnnya, jika sudah begini bisa ditebak siapa yang diuntungkan dan jelas masyarakat yang dirugikan,” lanjutnya.
CBA berharap dengan data di atas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tergerak hatinya dan mau bangun dari tidur panjangnya agar membuka penyeldidikan atas kasus program pengembangan infrastruktur pemukiman Kabupaten Bekasi.
“Jangan sampai permainan ini dibiarkan terus, kasihan warga Bekasi,” pungkasnya.
(eda/gdn)
Editor: Eriec Dieda
