Connect with us

Hukum

Sejumlah Nama Disebut Dalam Dakwaan e-KTP, Politisi PDIP: Kalau Tak Terima Lapor Polisi

Published

on

diskusi publik bertajuk 'Samber Gledek e-KTP/Foto Fadilah/Nusantaranews
diskusi publik bertajuk 'Samber Gledek e-KTP/Foto Fadilah/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka secara terang-benderang kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) hingga ke persidangan.

Sejumlah nama besar pun turut disebutkan dalam dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto.

Mulai dari bekas Ketua DPR RI, Marzuki Alie hingga Anggota Komisi II DPR Ri yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.

Jumlah aliran dana yang diterima pun beragam, tergantung jabatan. Mayoritas dari mereka yang namanya disebut, membantahnya.

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan berpendapat bahwa pihak-pihak ‎yang namanya diduga turut menerima aliran duit panas proyek e-KTP dalam dakwaan jangan hanya melakukan pembantahan saja.

Loading...

“Teman-teman yang namanya ada (di dakwaan), kalau enggak terlibat ya jangan hanya membantah. Ajukan upaya hukum kepada Andi Narogong dan lainnya,” ujar dia dalam diskusi publik bertajuk ‘Samber Gledek e-KTP, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Meski demikian, bukan berarti Ia tak mendukung KPK dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Mengingat perkara e-KTP ini merupakan salah satu korupsi yang terstruktur lantaran melibatkan sejumlah nama di legislatif, eksekutif, dan juga perusahaan besar.

Ia hanya meminta agar lembaga yang saat ini dipimpin oleh Agus Rahardjo cs itu lebih berhati-hati dalam menangani perkara ini.

“Karena kan ada asas praduga tak bersalah kalau yang bersalah harus dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kami minta KPK harus lebih cermat,‎” tandasnya.

Diketahui dalam kasus ini, KPK mendakwa Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, US$ 877.700 , dan Sin$ 6.000.Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah US$ 3.473.830.

Baca Juga:  DPR Nilai Fatwa MUI Mengikat dan Harus Dijalankan

Selain memperkaya diri sendiri, para terdakwa juga memperkaya orang lain. Berikut daftarnya berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa KPK:

  1. Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta
  2. Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah US$ 2,7 juta dan Rp 22,5 juta
  3. Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah US$ 615.000 dan Rp 25 juta
  4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah US$ 50.000.
  5. Husni Fahmi sejumlah US$ 150.000 dan Rp 30 juta
  6. Anas Urbaningrum sejumlah US$ 5,5 juta
  7. Melcias Marchus Mekeng (saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah US$ 1,4 juta
  8. Olly Dondokambey sejumlah US$ 1,2 juta
  9. Tamsil Lindrung sejumlah US$ 700.000
  10. Mirwan Amir sejumlah US$ 1,2 juta
  11. Arief Wibowo sejumlah US$ 108.000
  12. Chaeruman Harahap sejumlah US$ 584.000 dan Rp 26 miliar
  13. Ganjar Pranowo sejumlah US$ 520.000
  14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US$ 1,047 juta
  15. Mustoko Weni sejumlah US$ 408.000
  16. Ignatius Mulyono sejumlah US$ 258.000
  17. Taufik Effendi sejumlah US$ 103.000
  18. Teguh Djuwarno sejumlah US$ 167.000
  19. Miryam S. Haryani sejumlah US$ 23.000
  20. Rindoko, NU’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US$ 37.000
  21. Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan US$ 13.000
  22. Yasona Laoly sejumlah US$ 84.000
  23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$ 400.000
  24. M Jafar Hapsah sejumlah US$ 100.000
  25. Ade Komarudin sejumlah US$ 100.000
  26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar
  27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp 2 miliar
  28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar
  29. Johanes Marliem sejumlah US$ 14.880.000 dan Rp 25.242.546.892
  30. Sebanyak 37 anggota Komisi II yang seluruhnya berjumlah US$ 556.000. Masing-masing mendapat uang berkisar antara US$ 13.000-18.000
  31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy IskandarTedjasusila Als Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta
  32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260
  33. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102
  34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022
  35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122
  36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163.862
  37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231.289.362
  38. PT Quadra Solution sejumlah Rp 127.320.213.798,36
Baca Juga:  PPP Bantah Sudah Keluar dari Koalisi Cikeas

Rerporter: Restu Fadilah

Loading...

Terpopuler