Sebut Pengangkatan Direksi BUMN Wewenang RUPS, Pekerja Diminta Tak Intervensi

Gedung Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Pertamina). (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komisaris Indofarma Teddy Wibisana menyebut bahwa pengangkatan direksi maupun komisaris adalah domain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehinga ia meminta pihak-pihak yang tidak berkompeten agar tak melakukan intervensi mengenai siapa yang bakal ditunjuk sebagai komisaris maupun direksi di perusahaan BUMN.

“Jadi pekerja Pertamina tak perlu ikut-ikutan mengomentari isu rencana pengangkatan direksi/komisaris di Pertamina, termasuk jika yang diangkat adalah Ahok. Fokus saja untuk mencapai target RKAP,” ujar Teddy, Sabtu (16/11/2019).

Ungkapan Teddy tersebut untuk menanggapi Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar yang melalui akun Instagram pribadinya mengunggah penolakan pergantian pimpinan direksi Pertamina. Disinyalir, penolakan tersebut untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir berencana menjadikan Ahok salah satu pimpinan perusahan pelat merah. Namun, pihaknya belum menunjuk perusahaan mana yang akan dipimpin Ahok.

“Sikap FSPPB membuat saya makin yakin, tidak sehatnya BUMN penyebabnya bukan hanya di direksi/komisaris, juga di pekerjanya,” ujar mantan Aktivis Pro Demokrasi era 90a-n tersebut.

BUMN hadir untuk negeri. (Foto: Istimewa)

Ketika hak dan wewenang RUPS disa ggah, Teddy justru mempertanyakan dengan pekerja yang tidak bisa mencapi target atau bermasalah dengan profesionalitasnya.

“Mereka bisa terus bercokol, slow saja, paling karier yang terhambat. Dan begitu dewan direksi diganti, catatan jelek mereka juga akan bisa dilupakan. Belum lagi jika mereka punya backing pejabat di kementerian BUMN, semuanya aman,” imbuhnya.

Teddy mencontohka, pada mulanya Dahlan Iskan (DI) pernah mengalami gangguan dari serikat pekerja PLN saat diangkat jadi Direrktur Utama (Dirut). Namun kendati DI mengalami penolakan, dia tetap tegar dan fokus bekerja.

“Dan Kementerian BUMN sat itu tetap mendukungnya. Sebaliknya DI fokus bekerja perbaiki PLN. Saat ruang kerjanya di gembok, dia kerja di ruang rapat. Dan ia kemudian sukses memimpin PLN,” paparya.

Sehingga dalam rencana pengangkatan Ahok, sekali lagi Teddy menegaskan, ketika pengangkatan Direksi/Komisris adalah domain RUPS, maka Kementerian BUMN harus tegak lurus pada keputusannya, mendukung Ahok sebagai bentuk mendukung keputusan yang sudah diambilnya.

“Dan buat Ahok, fokus saja pada penugasan dan pencapaian target RKAP. Dan bangun tim work, cari teman di dalam yang mau memperbaiki BUMN,” pungkasnya. (edy/san)

Editor: Eriec Dieda