NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Hari Tani Nasional dirayakan tiap tanggal 24 September. Petani di seluruh Indonesia merayakan hari tani ini.
Tanggal 24 September dirayakan sebagai Hari Tani Nasional setelah pada tahun 1960 silam Presiden Soekarno menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Salah satu persoalan yang mencuat di hari tani ialah terkait agraria. UU Agraria saat ini oleh banyak kalangan dinilai menghambat pelaksanaan reforma agraria. Pasalnya, peraturan tersebut tidak membatasi kepemilikan korporasi dan individu dalam menguasai tanah.
Bahkan, selama ini negara terkesan melindungi korporasi dan individu tertentu untuk menguasai tanah di Indonesia. Sehingga, petani semakin tersingkirkan dari tanahnya sendiri.
Pada peringatan Hari Tani Nasional 2018, masyarakat Indonesia juga disuguhkan kenyataan paradoks terkait klaim pemerintahan Joko Widodo yang menyebut pembangunan 65 bendungan akan rampung pada tahun 2019. Targetnya, sekitar 7 juta hektar sawah teraliri oleh bendungan tersebut.
Baca juga: Budi Waseso, Bersikap Buas Kepada Para Pengimpor Beras
Joko Widodo mengklaim, dari bendungan yang telah dibangunnya sampai saat ini, sudah tersedia tampungan air sebanyak 19,1 miliar meter kubik, naik dari sebelumnya 12,6 miliar meter kubik.
Dengan kata lain, Joko Widodo hendak mengatakan bahwa selama kepemimpinannya telah berpihak kepada para petani tanah air dengan bendungan yang telah dibangun. Bahkan disebutkan, petani akan mampu panen dua kali dalam setahun.
Namun, data sepanjang 2018 telah membuka mata para petani. Hingga September, tercatat petani hanya sekali melakukan panen raya, terutama padi. Panen raya padi tahun 2018 dimulai akhir Januari-April.
Kementerian Pertanian membawa kabar baik menjelang panen raya padi dilakukan. Mentan menjamin akan ada surplus beras berkat panen raya yang dimulai akhir Januari 2018. Dia menyebut, panen raya padi akan menghasilkan 4,9 juta ton beras atau surplus 3 juta ton.
Ironisnya, di tengah pesta panen raya padi tersebut, pemerintah justru bersikeras tetap mengimpor beras. Terutama beras medium, dengan dalih untuk memperkuat stok dan menstabilkan harga beras.
Seperti diketahui, harga beras terutama kualitas medium belakangan terus merangkak naik hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, untuk menstabilkan harga, Wapres Jusuf Kalla meminta Kemendag untuk mengkaji opsi impor beras. Dan akhirnya, impor beras dilakukan di tengah-tengah panen raya.
Impor beras pertama kali dilakukan pada 15 Januari 2018 sebanyak 500 ribu ton. Beras yang diimpor berasal dari Vietnam dan Thailand.
Berselang empat bulan kemudian, tepatnya 14 Mei 2018, impor beras kembali dilakukan Kemendag sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut antara lain didatangkan dari Vietnam sebanyak 141 ribu ton dan 55,600 ton, Thailand 120 ribu ton dan 83,400 ton, India 20 ribu ton dan 30 ribu ton, serta Pakistan 50 ribu ton.
Pada Agustus 2018, impor beras kembali digulirkan, sebanyak 400 ribu ton. Sehingga praktis, dalam kurun waktu 8 bulan pemerintahan Joko Widodo telah mengimpor beras sebanyak 1,4 juta ton.
Kebiasaan impor beras ini kemudian menjadi sorotan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Buwas, panggilan akrab Budi Waseso, bahkan tak segan menuding pengkhianat bangsa bagi mereka yang mengimpor beras.
Sejak dilantik menjadi Dirut Bulog, Buwas mengaku telah membentuk tim ahli independen. Tim ini kemudian bekerja. Hasilnya, Buwas memastikan hingga Juni 2019 Indonesia tidak perlu impor beras. Dia menyebut, cadangan beras akan mencapai 3 juta ton dengan memperhitungkan beras impor yang kembali akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton ditambah serapan beras dalam negeri.
Sampai di sini, rupanya pemerintah telah menargetkan tahun 2018 Indonesia harus mengimpor beras hingga 2 juta ton.
Sialnya, Kemenkominfo justru memfasilitasi kampanye Joko Widodo terkait bendungan ini di layar lebar Bioskop di tanah air. Iklan itu bertajuk 2 Musim, 65 Bendungan.
Lantas, dibangun di manakah bendungan yang dimaksud Joko Widodo? Selama Hari Tani! (eda/edd/gdn)
Editor: Gendon Wibisono & Eriec Dieda
