NUSANTARANEWS.CO – Bahwa pada akhirnya aksi-aksi massa gerakan mahasiswa 1998 atau gerakan reformasi harus berkompromi dengan kekuatan sisa-sisa orde baru, pemerintahan BJ Habibie. Secara umum, BJ Habibie dapat diterima oleh hampir semua kalangan untuk menghindari perpecahan di antara anak bangsa. Sebagai sebuah pemerintahan transisi, Habibie memberikan konsesi dengan melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan memberikan kebebasan dalam berekspresi.
Beberapa langkah perubahan diambil oleh BJ Habibie, seperti liberalisasi partai politik, pencabutan UU Subversi, pembebasan Tapol/Napol, Referendum Timur Leste dan Pemilu 1999. Di bidang ekonomi, BJ Habibie juga berhasil menurunkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dari kisaran 10-16 ribu menjadi dibawah 10 ribu.
Baca juga: Setelah 20 Tahun Reformasi, Bagaimana Arah Masa Depan Bangsa?
Selain itu, BJ Habibie mengesahkan undang-undang larangan tentang monopoli dan perlindungan konsumen. Akan tetapi, dalam hal sikap terhadap IMF, BJ Habibie justru mengikuti arahan IMF untuk melakukan reformasi ekonominya. Dari sinilah pintu neoliberalisme dibuka seluas-luasnya.
Hasil pemilu 1999, menetapkan Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden. Di pemerintahan Gus Dur inilah, cita-cita reformasi menuju rel yang benar. Dimulai dengan pengadilan terhadap Soeharto sampai pemberhentian Wiranto sebagai Menkopolhukam yang dianggap oleh Gus Dur sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM pada massa pemerintahan sebelumnya.
Baca juga: Akibat Amandemen, Sistem Ketatanegaraan Kita Saat Ini Sudah Melenceng
Gus Dur juga membubarkan Kementerian Penerangan yang selama ini menjadi corong utama orde baru. Juga Dinas Sosial yang dianggap gudangnya korupsi. Gus Dur menunjukan sikapnya sebagai salah satu tokoh yang menjunjung tinggi toleransi dengan menjadikan hari Imlek sebagai Hari Libur Nasional. Di bidang ekonomi, Gus Dur mengangkat beberapa ekonom yang memiliki cara pandang anti neoliberalisme duduk dalam jajaran kabinetnya. Di antaranya Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli.
Beberapa gebrakan pun dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat saat itu. Di antaranya menolak impor pangan, dengan tujuan agar harga jual pangan menguntungkan petani. Menaikan gaji PNS, dengan tujuan agar daya beli masyarakat menengah ke bawah tidak anjok. Dan yang terpenting adalah menurunkan hutang luar negeri.
Baca juga: Negara Indonesia yang Diproklamirkan Bung Karno-Hatta Telah Dibubarkan Lewat Amandemen UUD 1945
Beberapa gebrakan yang dilakukan Gus Dur ini, baik di bidang politik maupun ekonomi, rupanya membuat gerah sisa-sisa orde baru dan para pendukungnya. Dan Gus Dur pun dijatuhkan tanpa adanya bukti korupsi yang dituduhkan kepadanya.
Megawati menjadi Presiden menggantikan Gus Dur. Pukulan balik terhadap gerakan reformasi pun dimulai. Kran liberalisasi dibuka selebar-lebarnya melalui amademen UUD 1945. Menteri-menteri pro neoliberal pun mulai duduk dalam kabinet, di bawah kepemimpinan Menko-Perekonomian Dorodjatun Kuntoro Tjakti agenda IMF mulai dijalankan. Privatisasi terhadap BUMN dijalankan, dan yang paling lekang dalam ingatan kita adalah penjualan Indosat. Satu per satu subsidi rakyat dikurangi.
Baca juga: Indonesia (Sebenarnya) Sudah Bubar
Kekuatan oligarki ekonomi mulai menggeliat, tak hanya tersentral kepada keluarga cendana dan kroninya saja seperti jaman orde baru, tapi mulai terdistribusi ke segelintir pengusaha nasional. Kebijakan refresif pun mulai diberlakukan demi menjaga stabilitas dengan menerapkan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua.
Dan terbunuhnya Munir pada penghujung kekuasaannya menjadi puncak dari tindakan represif rezim terhadap para aktivis yang mengkritik pemerintahannya.
Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi melalui dua putaran. Selama 10 tahun SBY berkuasa, oligarki ekonomi semakin mencengkram di bumi pertiwi ini. Paham ekonomi neoliberal semakin menunjukan coraknya di masa pemerintahan SBY. Mafia Barkley adalah julukan yang disematkan kepada para ekonom pendukung sistem ini yang menduduki jabatan di kabinet yang dipimpin oleh SBY ini, satu di antaranya ialah Sri Mulyani.
Baca juga: Zeti Akhtar Aziz Anti Tesis Sri Mulyani
Pada peridoe kedua kepemimpiannya, SBY meluncurkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang merupakan karpet merah bagi neoliberalisme. Ketimpangan antara kaya dan miskinpun semakin berjarak. Kendati demikian, ruang kritik terhadap pemerintahan SBY justru terbuka lebar.
Mungkim di era SBY inilah aksi-aksi massa paling sering dilakukan sepanjang republik ini berdiri. Dari mulai di daerah, sampai di pusat. Dari mulai dengan beberapa orang sampai ribuan orang.
Rasa dahaga rakyat akan cita-cita reformasi 1998 dan keadilan sosial, terakumulasi dengan menangnya Jokowi pada Pemilu 2014. Kampanye programtik yang disampaikan Jokowi seakan-akan menjadi jalan keluar bangsa ini dari cengkraman neoliberalisme. Alih-alih melakukan banting setir ekonomi, pemerintah Jokowi justru melanggengkan oligariki ekonomi di republik ini. Hal Itu bisa dilihat dari komposisi menteri yang mengisi kabinet Jokowi.
Baca juga:
Karena Kesalahan Undang-Undang, Investor Berkuasa
12 Cara Rentenir Internasional Menjarah Keuangan Sebuah Negara
Tercatat, pada Maret 2017, 48 group konglomerasi keuangan menguasai 66,9% total aset sistem jasa keuangan.
Laporan Credit Suise tahun 2017 menyatakan bahwa 1% penduduk terkaya Indonesia menguasai 45,4% kekayaan nasional, dan 10% penduduk terkaya menguasai 74,8% kekayaan nasional. Percepatan ketimpangan pun semakin terlihat. Hutang negara pun tumbuh subur, dengan dalih untuk pembiayaan infrastruktur, yang notabene masih melanjutkan program MP3EI-nya SBY. Ruang demokrasi pun semakin menyempit, di mana kritik terhadap penguasa dijawab dengan kriminalisasi.
Bahkan pemerintah ingin kembali menghidupkan pasal subversif dalam RUU KUHP yang telah dicabut oleh Gus Dur. Jangankan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, yang terjadi justru orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM duduk manis di sekitar Jokowi.
Oleh: Bin Firman Tresnadi, Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM)
