NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menyampaikan bahwa, sektor perindustrian di DKI Jakarta merupakan salah satu tugas pemerintah provinsi yang harus dikerjakan.
“Walau urusan ini bukan issue strategis pembangunan DKI, namun tetap menjadi penting. Karena banyak rumah tangga (RT) warga DKI sangat bergantung pada bidang perindustrian dan juga terkait peningkatan dan pertumbuhan ekonomi DKI,” ungkap Muchtar lewat artikel hasil penelitian yang diterima nusantaranews.co, Minggu (26/3/2017) malam.
Muchtar menyampaikan, dalam kajiannya, NSEAS membatasi ruang lingkup standar kriteria penilaian yakni 1) jumlah rupiah dan persentase pencapaian Pemprov DKI menyerap total anggaran alokasi APBD, 2) jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan, dan 3) jumlah produk industri yang memenuhi standar.
Sesuai data, fakta dan angka berikut hasil penilaian NSEAS terkait kondisi kinerja Pemprov DKI di sektor industri:
Penyerapan Anggaran APBD
Muchtar memarkan, di sektor perindustrian Pemprov DKI pada tahun 2013 di bawah Gubernur Jokowi, anggaran dialokasikan di dalam APBD sekitar Rp. 7,1 trilun. Kemampuan Jokowi menyerap anggaran tersebut hanya Rp.6,7 triliun atau 94,28 %. Pemprov DKI di bawah Jokowi tergolong tinggi pencapaiannya yaitu 94,28%.
“Pada tahun 2014 Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok, alokasi anggaran APBD sebesar Rp.45,4 miliar. Jumlah anggaran ini jauh di bawah 2013. Namun, Gubernur Ahok tak mampu dan gagal menyerap 100% dari total anggaran ini. Gubernur Ahok hanya mampu menyerap Rp.36,8 miliar atau 59%. Angka 59% ini menunjukkan, kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok jauh lebih rendah ketimbang Gubernur Jokowi. Kondisi kinerja Gubernur Ahok tergolong ‘sangat buruk’, tulis Muchtar.
Kemudian pada tahun 2015, alokasi anggaran APBD lebih besar ketimbang tahun 2014 yakni sebesar Rp.1,3 triliun. Kemampuan Ahok menyerap anggaran sebesar Rp. 1 triliun atau 79,47%. Angka ini menunjukkan kondisi kinerja Ahok tahun 2015 cukup rendah dan tergolong lebih buruk.
“Rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD tiap tahun sekitar kurang sedikit 80% atau tergolong “lebih buruk”. Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok jelas tak mampu dan gagal urus perindustrian dari standar kriteria penyerapan anggaran,” tegasnya.
Sentra Industri
Dalam kajiannya, Muchtar menyatakan, parameter prestasi atau keberhasilan bidang perindustrian termasuk jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan. Kondisi kinerja tahun 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, belum ada atau 0.
“Pada 2013 target capaian pengadaan sentra industri ini yakni satu sentra batu aji/mulia. Laporan Pertanggungjawaban Gubernur DKI 2013 menyebutkan, meningkat jumlah sentra industri dgn infrastruktur dan sesuai peruntukan 2 (dua) sentra industri. Yaitu sentra industri tahu/tempe Demangan dan sentra industri IKM Batu aji/Batu mulia Rawa Bening. Tahun ini berhasil mencapai target pengadaan sentra Batu aji/ Batu mulia,” papar Muchtar.
Kemudian pada 2014 target capaian pengadaan sentra industri ini yakni pembebasan lahan di sentra Semanan. Disebutkan Pemprov DKI, meningkat jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan lokasi di sentra batu aji. Hal ini sesuai dengan target capaian.
Sedangkan pada tahun 2015 target capaian pengadaan sentra industri ini yakni satu sentra PIK Penggilingan. Tidak ada laporan resmi bahwa tahun ini telah terbangun sentra baru atau tambahan PIK Penggilingan. Sementara pada tahun 2016 dan 2017 target capaian pengadaan sentra industri ini, masing-masing
yakni satu sentra Pulau Gadung dan dua sentra (salah satunya, sentra pasar seni Ancol).
“Belum bisa dinilai karena belum ada laporan pertanggungjawaban resmi Pemprov DKI yang diaajukan ke DPRD. Dari sisi pengadaan sentra industri, belum berhasil dicapai target tiap tahun, dan tergolong buruk,” urainya.
Produk Industri
Standar kriteria berikutnya adalah jumlah produk industri yang memenuhi standar. Pd tahun 2012 era Gubernur Fauzi Bowo terdapat sudah 300 produk berstandar.
“Pada tahun 2013 target capaian sebanyak 310 produk. Pemprov DKI dapat meningkatkan jumlah produk industri memenuhi standar melalui kegiatan sosialisasi SNI pada IKM makanan, minuman, produk tekstil, meubel kayu dan bayi aji sebanyak 200 IKM; melalui sosialisasi HaKi 50 IKM dan 5 IKM diantaranya telah dalam proses pendaftaran HaKi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Total tercapai 250 produk industri,” papar Muchtar.
Jumlah 250 produk industri ini masih lebih sedikit ketimbang target capaian 310 produk atau hanya sekitar 80 %, tergolong “buruk”. Sepertiu pada tahun 2014 target capaian sebanyak 323 produk. Dilaporkan, meningkat jumlah produk industri memenuhi standar 1. 573 produk berstandar. Angka ini sangat jauh di atas dari minimal target capaian. Tergolong sangat bagus.
“Pada tahun 2015 target capaian sebanyak 342 produk. Dilaporkan, meningkat jumlah produk industri memenuhi standar 3.739 produk. Tahun 2016 target capaian sebanyak 367 produk. Angka ini tergolong sangat bagus. Tahun 2017 target capaian sebanyak 397 produk. Untuk akhir tahun 2017 komulatif target capaian 397 produk. Dari sisi produk industri ini kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong bagus,” katanya.
Menurut Direktur NSEAS itu, sesungguhnya kondisi kinerja Pemprov DKI berdasarkan standar kriteria penyerapan anggaran tergolong “lebih buruk”. Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok jelas tak mampu dan gagal urus perindustrian dari standar kriteria penyerapan anggaran. Sementara itu, dari sisi pengadaan sentra industri, belum berhasil dicapai target tiap tahun, dan tergolong “buruk”. Kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong bagus dan mencapai melebihi target berdasarkan standar kriteria produk industri memenuhi standar.
“Secara keseluruhan kondisi kinerja Pemprov DKI 2013-2017 di bidang perindustrian tergolong buruk dan juga “merugi terus”. Masih tak mampu dan gagal menyerap anggaran alokasi APBD dan pengadaan sentra industri sesuai regulasi/Perda,” pungkas Muchtar mengahiri hasil kajiannya.
Editor: Achmad Sulaiman
